BONTANG — Politisi PKB itu menilai aturan administrasi tidak boleh menjadi tembok penghalang bagi masyarakat yang tengah membutuhkan penanganan medis. Ia menekankan bahwa dalam kondisi sakit, warga lebih membutuhkan kepastian pelayanan dibandingkan prosedur yang berbelit-belit.
Yusuf menyoroti program unggulan Pemkot Bontang, Gratispol, yang hingga saat ini baru menjangkau 1.918 warga. Padahal, kuota yang disediakan mencapai 3.800 penerima. Ia menilai ada masalah dalam implementasi di lapangan yang membuat program belum optimal.
“Jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari. Apalagi urusan sakit tidak bisa diprediksi. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ujarnya, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut Yusuf, pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administratif semata. Ia mendorong adanya kebijakan yang lebih fleksibel dalam menyikapi persoalan kesehatan warga. Implementasi program di lapangan, kata dia, harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
“Saya rasa ada kebijakan yang harus diambil. Karena kalau sudah sakit, semua aturan bisa dilanggar. Apalagi yang membuat aturan juga manusia, bukan mesin,” tegasnya.
Selain soal Gratispol, Yusuf juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai Rp1,2 miliar. Ia menilai persoalan pembiayaan kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan bagi warga.
“Jangan sampai nanti kewalahan. Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya.
DPRD meminta Pemkot Bontang segera menyusun langkah antisipasi, baik untuk mempercepat penyerapan kuota Gratispol maupun menutup potensi defisit anggaran JKN. Yusuf berharap pemerintah tidak menunggu hingga masalah membesar dan berdampak langsung pada masyarakat.