SAMARINDA — Lulusan SMK masih mendominasi angka pengangguran di Kalimantan Timur. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari jenjang pendidikan kejuruan itu mencapai 9,85 persen. Angka ini melampaui TPT lulusan sekolah menengah atas (SMA) yang berada di angka 8,72 persen.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2024. Ia menyebut disparitas antara lulusan SMK dan SMA di pasar kerja masih terlihat jelas. “Dari sisi jumlah, lulusan SMK memang lebih banyak diserap, tapi secara persentase, mereka yang menganggur juga paling banyak,” ujarnya dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Yusniar menambahkan, salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian antara kompetensi yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan industri. Banyak perusahaan di Kaltim, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan, membutuhkan tenaga kerja dengan sertifikasi khusus yang belum dimiliki lulusan SMK. “Kurikulum kadang tertinggal satu hingga dua langkah dari perkembangan teknologi di lapangan,” katanya.
Selain itu, konsentrasi lapangan kerja di Kaltim yang masih didominasi sektor primer turut mempersempit pilihan. Lulusan SMK dengan jurusan administrasi atau akuntansi, misalnya, kerap kesulitan bersaing dengan lulusan universitas untuk posisi perkantoran. Sementara di sisi lain, lowongan untuk teknisi mesin atau operator alat berat justru membutuhkan pengalaman kerja minimal dua tahun.
Secara keseluruhan, TPT Kalimantan Timur pada Agustus 2024 tercatat sebesar 6,14 persen, turun tipis dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,20 persen. Jumlah angkatan kerja di provinsi ini mencapai 2,06 juta orang, dengan 1,93 juta di antaranya sudah bekerja. Sisanya, sekitar 126.000 orang, masih menganggur dan aktif mencari pekerjaan.
Jika dirinci berdasarkan pendidikan, setelah SMK dan SMA, kelompok pengangguran tertinggi berikutnya adalah lulusan SMP sebesar 5,33 persen, lalu SD ke bawah 3,42 persen, dan diploma I/II/III sebesar 3,08 persen. Lulusan universitas justru mencatatkan TPT paling rendah, yakni 2,85 persen. Pola ini menunjukkan bahwa gelar sarjana masih menjadi preferensi utama pasar kerja formal di Kaltim.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengaku tengah mendorong revitalisasi SMK. Salah satu program yang digencarkan adalah teaching factory, di mana sekolah bekerja sama langsung dengan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan. Harapannya, siswa tidak hanya mendapat teori, tetapi juga pengalaman kerja nyata sebelum lulus.
Namun, pengamat pendidikan dari Universitas Mulawarman, Prof. Dr. H. Syahril, menilai program itu belum berjalan optimal di banyak sekolah. “Masalahnya ada di koneksi antara sekolah dan industri. Banyak SMK di daerah yang aksesnya terbatas ke perusahaan besar,” katanya. Ia mendorong pemda untuk membuat peta kebutuhan tenaga kerja jangka panjang agar jurusan di SMK bisa disesuaikan.
Di sisi lain, para pencari kerja lulusan SMK diimbau untuk tidak hanya mengandalkan ijazah. Sertifikasi tambahan seperti lisensi operator alat berat atau sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bisa menjadi pembeda di pasar kerja. Beberapa perusahaan di Kaltim tercatat memberikan prioritas pada pelamar yang sudah mengantongi sertifikat tersebut.