SAMARINDA — Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan dalam lima tahun terakhir hanya 1,52 persen. Angka ini lebih rendah dibanding periode sebelumnya, menandakan perlambatan yang konsisten.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai menyebutkan, perlambatan ini tidak lepas dari tren fertilitas yang melemah. Total Fertility Rate (TFR) provinsi ini berada di angka 2,09 — artinya rata-rata perempuan melahirkan sekitar dua anak selama masa reproduksinya.
Angka Kelahiran di Bawah Replacement Level
Angka 2,09 sedikit di bawah replacement level, yaitu 2,1 anak per perempuan. Jika berlanjut, populasi Kaltim berpotensi menyusut secara alami dalam jangka panjang tanpa arus migrasi masuk yang signifikan.
Di sisi lain, rasio ketergantungan penduduk turun menjadi 40,19 persen pada 2025. Artinya, beban usia produktif terhadap kelompok nonproduktif mulai berkurang. “Ini indikator positif karena jumlah penduduk usia produktif masih dominan,” ujar Rifai saat ditemui di sela rapat, Senin (11/5/2026).
29 dari 100 Penduduk Kaltim Berasal dari Luar Daerah
Mobilitas penduduk ke Kaltim masih tinggi. BPS mencatat sekitar 29 hingga 30 dari setiap 100 penduduk provinsi ini lahir di luar Kaltim. “Tingginya pendatang menunjukkan Kaltim masih jadi tujuan migrasi karena peluang ekonomi dan pembangunan,” kata Rifai.
Namun, arus migrasi ini tidak sepenuhnya menutupi tren penuaan. Persentase penduduk lanjut usia sudah mencapai 9,05 persen, mendekati ambang batas ageing population atau penuaan penduduk.
Angka Kematian Bayi Terus Menurun
Di tengah perlambatan pertumbuhan, indikator kesehatan menunjukkan perbaikan. Infant Mortality Rate (IMR) Kaltim pada 2025 tercatat 13,47, terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
Rifai mengingatkan bahwa peningkatan proporsi lansia harus diantisipasi sejak sekarang. “Kalau persentase lansia terus meningkat, kebutuhan layanan kesehatan dan sosial juga akan semakin besar,” pungkasnya.
Pemerintah daerah diminta menyiapkan kebijakan jangka panjang, terutama di sektor pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan ramah lanjut usia. Tanpa persiapan, beban fiskal daerah bisa membengkak dalam satu dekade ke depan.
