KALIMANTAN TIMUR — Rumor yang mengaitkan dinamika pemilihan kepemimpinan baru dengan izin usaha pertambangan (IUP) milik PBNU dibantah tuntas oleh jajaran pengurus pusat. Gus Ipul memastikan tidak ada friksi antarpihak terkait konsesi tambang, dan seluruh proses berjalan sesuai aturan organisasi.
"Tidak ada rebutan tambang. Tidak ada isu-isu yang selama ini disebut-sebut di PBNU ada rebutan tambang," tegas Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Kewenangan Penuh di Tangan Ketua Umum
Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan usaha tambang di lingkungan PBNU sejatinya telah diatur secara rigid. Seluruh keputusan strategis, termasuk pengelolaan aset pertambangan, berada di bawah kewenangan Ketua Umum PBNU sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
Dengan adanya garis komando yang jelas tersebut, Gus Ipul menilai tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memperebutkan kepentingan. Ia justru menyayangkan beredarnya narasi yang menurutnya jauh dari fakta di lapangan.
"Yang menyampaikan ada rebutan tambang itu tidak berdasar dan jauh dari kenyataan. Bisa jadi malah fitnah," ujarnya.
Konteks Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan
Isu ini mencuat di tengah meningkatnya atensi publik terhadap gelaran Muktamar ke-35 NU yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya. Sejak 2024, pemerintah memang membuka keran bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola IUP, dan PBNU menjadi ormas pertama yang menerima izin tersebut.
Kebijakan itu sempat menuai pro-kontra di ruang publik, terutama terkait keterlibatan organisasi keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, PBNU menegaskan bahwa pengelolaan tambang dijalankan dengan tata kelola profesional dan tidak menjadi sumber konflik internal.
Harapan agar Informasi Tetap Berbasis Fakta
Menjelang forum permusyawaratan tertinggi NU, Gus Ipul berharap seluruh informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memperkeruh suasana menjelang momen penting organisasi.
"Kami berharap semua pihak mengedepankan fakta dan tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Sebagai informasi, Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada akhir tahun ini dan akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum serta pembahasan program kerja organisasi untuk lima tahun ke depan.
