KALIMANTAN TIMUR — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap sesuai keputusan sebelumnya. "Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi," tegas Bahlil usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
Pasokan Aman untuk Nelayan Jadi Prioritas
Selain menahan harga, pemerintah memprioritaskan kecukupan pasokan BBM khusus bagi nelayan nasional. Langkah ini bertujuan menjaga aktivitas perekonomian di wilayah pesisir tetap berjalan lancar.
Bahlil melaporkan cadangan BBM, minyak mentah, dan LPG nasional saat ini berada dalam kondisi aman di atas standar minimum. Stok yang memadai ini menjadi bantalan jika terjadi gejolak pasokan global di masa mendatang.
Transisi Energi: Proyek PLTS 100 GW Disiapkan
Di tengah kebijakan menahan harga energi bersubsidi, pemerintah justru mempercepat transisi ke energi bersih. Presiden Prabowo disebut tengah menyiapkan peluncuran groundbreaking tahap pertama untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.
Proyek raksasa ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, detail lokasi dan jadwal pelaksanaan proyek tersebut belum diumumkan secara resmi.
Listrik Desa Tembus 1.400 Desa hingga 2025
Pada sektor pemerataan energi, program listrik desa terus menunjukkan hasil. Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 1.400 desa dari total 11.000 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik.
Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi agar seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses listrik yang layak. Langkah ini dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.
PNBP Sektor Minerba Jadi Fokus Pendapatan Negara
Dari sisi penerimaan negara, Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM memfokuskan diri pada penataan sektor pertambangan mineral. Langkah ini bertujuan mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penataan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber daya alam tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah mengejar target industri hijau di masa depan.
