SAMARINDA — Janji pembentukan satgas khusus itu disampaikan Rudy Mas'ud saat menerima langsung perwakilan massa aksi di Samarinda. Langkah ini disebut sebagai komitmen nyata Pemprov Kaltim untuk keluar dari karut-marut sengketa lahan antara masyarakat lokal dengan korporasi besar.
Janji Baru di Tengah Aksi yang Sudah Berulang Kali
Koordinator Lapangan Aksi Ketuk Pintu Gubernur, Nina Iskandar, mengapresiasi kehadiran gubernur yang mau turun langsung. Ia mengakui bahwa tuntutan penyelesaian konflik agraria ini sudah lama disuarakan, bahkan sejak sebelum era kepemimpinan Rudy Mas'ud.
"Alhamdulillah, Gubernur langsung membersamai kami dan langsung menerima aspirasi-aspirasi kami," ujar Nina.
Meski demikian, Nina tetap akan mengawal janji tersebut. "Apapun yang disampaikan sama gubernur masih tahapan awal, masih janji seperti itu. Tapi akan kami up terus dan akan kami kawal," tegasnya.
Fokus Satgas: Evaluasi HGU dan Koordinasi dengan ATR/BPN
Rencananya, satgas khusus itu akan menindaklanjuti pemeriksaan terhadap seluruh HGU di Kalimantan Timur. Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan ATR/BPN Perwakilan Kaltim untuk menentukan langkah bijak.
"Kami pastikan bahwa gubernur dan wakil gubernur ini pastinya berada di belakang rakyat Kalimantan Timur. Sepanjang punya kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami akan melakukan langkah-langkah yang tegas pastinya," tutur Rudy.
Ia juga meminta para warga yang terdampak untuk menyerahkan data-data keluhan mereka. "Saya sekali lagi nanti mohon data-data diberikan kepada kami. Kami akan segera mempelajari, mengkaji dengan sungguh-sungguh, dan kami akan membuat tim khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bapak ibu alami ini," pungkasnya.
Mengapa Konflik Lahan di Kaltim Krusial?
Konflik agraria di Kalimantan Timur kerap melibatkan perkebunan sawit dan tambang batu bara yang menguasai ribuan hektare lahan. Warga sering mengklaim HGU perusahaan tumpang tindih dengan tanah ulayat atau lahan garapan yang sudah mereka kuasai turun-temurun.
Langkah evaluasi HGU secara menyeluruh ini diharapkan bisa menjadi terobosan. Sebab, selama ini penyelesaian kasus per kasus dinilai lamban dan tidak menyentuh akar masalah.
