SAMARINDA — Di tengah hiruk-pikuk perdebatan soal asap rokok hingga logat bicara di media sosial, kemampuan fiskal daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan Timur justru diam-diam terkikis. Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi tulang punggung pendapatan daerah disebut turun drastis hingga kisaran 70 persen lebih pada 2026. Angka itu jauh lebih dalam dari rata-rata pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) nasional yang mendekati 25 persen, dari Rp919 triliun menjadi Rp649–693 triliun.
Pemotongan 70 Persen: Daerah Mulai Megap-megap
Ketua OKK Pengda JMSI Kaltim, Saputra Riadi, mengungkapkan bahwa penurunan DBH ini memaksa beberapa pemerintah daerah menyesuaikan ulang prioritas belanja hingga menunda program strategis. "Ada daerah di Kaltim yang jangankan menjalankan APBD murni 2026, membayar kewajiban pada APBD Perubahan 2025 saja masih dibayangi ketidakpastian," ujarnya dalam pernyataan yang diterima, baru-baru ini.
Ironi ini terjadi di provinsi yang terus menggali bumi, mengirim batu bara, migas, dan devisa tanpa jeda ke kas negara. Namun, saat giliran hak fiskal kembali ke daerah, ruang gerak pemerintah daerah justru semakin menyempit. "Daerah penghasil dipaksa memahami 'kepentingan nasional', sementara perlahan mereka sendiri kehilangan kemampuan untuk mengurus rumahnya," kata Saputra.
Badan Gizi Nasional Sibuk Belanja, Daerah Kering Anggaran
Di saat daerah mulai menghitung sisa kemampuan anggaran, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru terlihat sibuk dengan daftar pengadaan yang terus memanjang. Dalam sejumlah dokumen pengadaan yang beredar, tercatat belanja seragam SPPI bernilai puluhan miliar rupiah. Belanja digitalnya pun tidak kecil: pengadaan laptop dan tablet disebut menembus sekitar Rp1 triliun, sistem IT dan IoT untuk ribuan lokasi mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan langganan aplikasi rapat virtual ikut muncul dengan angka miliaran rupiah.
Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, dalam berbagai analisis relasi fiskal pusat-daerah pernah menyatakan bahwa pemerintah pusat sering kali memperlakukan daerah kaya sumber daya alam seperti sapi perahan. "Ketika pusat membutuhkan dana besar untuk ambisi program nasionalnya, hak fiskal daerah yang paling mudah dikorbankan, tanpa memikirkan kesinambungan pembangunan di daerah penghasil itu sendiri," ujarnya.
Publik Terlalu Lelah Marah?
Saputra menilai ada pergeseran cara publik memandang persoalan di Kaltim belakangan ini. Ruang gaduh terasa semakin penuh oleh urusan-urusan pinggiran—cara bicara diperdebatkan, gaya berpakaian dipersoalkan, hingga cara seseorang memegang rokok bisa menjadi bahan keributan berjamaah di media sosial. "Sementara itu, persoalan yang jauh lebih besar justru melintas nyaris tanpa suara," katanya.
Publik Kaltim, menurutnya, seharusnya mulai mengernyitkan dahi bukan sekadar soal pemotongan DBH, melainkan seberapa dalam gunting fiskal tersebut diarahkan ke daerah penghasil seperti Kaltim yang selama ini dikenal sebagai penopang penting penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan maupun BGN mengenai temuan tersebut.
