BERAU — Kementerian Kesehatan menegaskan tidak bisa menghentikan kabut asap maupun karhutla yang berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat di sejumlah daerah. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut penanganan sumber asap bukan berada di ranah kementeriannya, sehingga yang bisa dilakukan adalah mengimbau warga beradaptasi.
Imbauan itu disampaikan menyusul kabut asap akibat karhutla yang melanda wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kondisi tersebut disebut berdampak langsung pada kesehatan warga yang terpapar.
Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan hanya bisa berharap masyarakat tetap sehat dan tidak terlalu terpapar kabut asap. Wewenang penanganan sumber karhutla berada di instansi lain.
"Kalau alamnya sudah seperti itu, kita sebagai manusia harus segera beradaptasi, dan usahakan stay di rumah," kata Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari laporan iNews.id.
Pernyataan itu menegaskan posisi Kemenkes yang lebih fokus pada perlindungan kesehatan warga ketimbang pemadaman. Adaptasi menjadi kata kunci yang ditawarkan pemerintah dalam menghadapi kondisi udara yang memburuk.
Budi meminta warga mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah masing-masing. Langkah itu disebut sebagai bentuk adaptasi paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat.
"Kita di Kementerian Kesehatan tidak bisa menghentikan asapnya, Kementerian Kesehatan kami hanya bisa berharap tetap sehat dan jangan terlalu terkena exposure," tambahnya.
Imbauan tersebut menyasar warga di sejumlah wilayah yang terdampak, termasuk di Kalimantan. Di Kalimantan Timur, kabut asap karhutla dilaporkan mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di beberapa daerah.
Kabut asap tidak hanya berdampak pada kesehatan pernapasan, tetapi juga pada aktivitas harian warga. Kualitas udara yang memburuk memaksa masyarakat membatasi kegiatan di luar ruangan.
Kemenkes menempatkan perlindungan diri sebagai prioritas di tengah keterbatasan kewenangan penanganan karhutla. Warga diminta memantau kondisi udara di sekitar dan menyesuaikan aktivitas.
Hingga imbauan itu disampaikan, belum ada keterangan resmi mengenai jumlah warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Pemerintah daerah di wilayah terdampak diminta merespons kondisi sesuai kebutuhan masing-masing.