BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan berencana menambahkan pos bantuan biaya pendidikan bagi anak usia dini ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Rencananya, subsidi akan mencakup uang pangkal dan SPP bulanan untuk seluruh siswa PAUD di kota minyak tersebut.
Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan awal di internal Pemkot Balikpapan. Belum ada angka pasti mengenai total anggaran yang akan dialokasikan maupun mekanisme penyaluran bantuan kepada masing-masing lembaga PAUD.
Pemkot Balikpapan memilih jadwal implementasi pada 2027 karena proses perencanaan dan penganggaran membutuhkan waktu. Tahapan ini mencakup kajian dampak fiskal, pendataan jumlah penerima manfaat, hingga penyusunan regulasi turunan berupa peraturan wali kota.
Keputusan untuk tidak memasukkan program ini dalam rancangan APBD 2026 menunjukkan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan kesiapan anggaran dan sistem distribusi secara matang. Langkah ini juga menghindari potensi perubahan mendadak di tengah tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan rencana awal, subsidi mencakup dua komponen utama biaya pendidikan PAUD. Pertama, uang pangkal atau biaya masuk yang biasanya dibayarkan sekali di awal pendaftaran. Kedua, SPP bulanan yang rutin dibayarkan orang tua siswa selama anak mengikuti pembelajaran.
Ruang lingkup bantuan ini masih akan diperdalam. Pemkot Balikpapan belum merinci apakah subsidi bersifat penuh atau parsial, serta apakah seluruh PAUD negeri dan swasta di kota ini akan masuk dalam skema yang sama.
Jika terealisasi, kebijakan ini bakal meringankan pengeluaran rumah tangga yang memiliki anak usia 3–6 tahun. Biaya pendidikan PAUD di Balikpapan selama ini bervariasi tergantung lokasi dan fasilitas lembaga, dengan kisaran uang pangkal mulai dari ratusan ribu hingga beberapa juta rupiah.
Bagi lembaga PAUD, subsidi dari pemerintah daerah dapat membantu menjaga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini. Sejumlah pengelola PAUD di Balikpapan sebelumnya menyuarakan perlunya intervensi biaya agar orang tua tidak menarik anak dari sekolah karena alasan ekonomi.
Pemkot Balikpapan akan melanjutkan pembahasan rancangan kebijakan ini ke tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan pembahasan dengan DPRD Kota Balikpapan. Masyarakat yang ingin memberikan masukan dapat menyampaikannya melalui forum-forum partisipasi publik yang digelar di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Kepastian mengenai besaran subsidi, kriteria penerima, dan lembaga PAUD yang terdaftar baru akan diketahui setelah regulasi final ditetapkan, diperkirakan pada akhir tahun 2026 atau awal 2027.