PENAJAM — Opini WTP yang diraih Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) untuk tahun anggaran 2024 bukanlah sekadar sertifikat bersih dari temuan. Bupati PPU Mudyat Noor langsung mengarahkan agar hasil audit keuangan itu diterjemahkan ke dalam program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur desa dan layanan publik.
"Opini WTP ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Tapi yang lebih penting, bagaimana pengelolaan keuangan yang baik ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik," ujar Mudyat Noor dalam keterangan resmi yang diterima di Penajam, Senin (16/6).
Capaian WTP tahun ini menambah deret panjang konsistensi Pemkab PPU di bidang tata kelola keuangan. Sejak 2019, daerah yang berbatasan langsung dengan Calon Ibu Kota Nusantara (IKN) ini selalu mempertahankan opini tertinggi dari BPK. Prestasi ini dinilai krusial mengingat PPU tengah bersiap menghadapi perubahan besar akibat pemindahan ibu kota negara.
Menurut Mudyat, mempertahankan opini WTP di tengah dinamika transisi IKN bukan perkara mudah. "Kita harus tetap disiplin dalam pengelolaan anggaran, apalagi dengan bertambahnya volume belanja daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur penyangga IKN," jelasnya.
Bupati menekankan bahwa opini WTP harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya, setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD harus tepat sasaran, mulai dari perbaikan jalan kampung, pembangunan puskesmas, hingga bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Pemkab PPU juga berkomitmen untuk mempercepat realisasi program-program prioritas yang sempat tertunda akibat efisiensi anggaran tahun lalu.
"Kita targetkan penyerapan anggaran triwulan pertama tahun ini lebih maksimal. Jangan sampai anggaran mengendap tanpa manfaat," tegas Mudyat.
Dalam proses pemeriksaan LKPD tahun 2024, BPK memberikan sejumlah catatan yang tetap harus ditindaklanjuti meski opini WTP diraih. Beberapa poin yang menjadi perhatian auditor adalah optimalisasi pengelolaan aset daerah dan percepatan penyelesaian proyek belanja modal. Pemkab PPU diminta untuk segera menyusun regulasi teknis yang lebih ketat agar tidak ada lagi temuan berulang di tahun-tahun mendatang.
Pj Sekretaris Daerah PPU, Tita Deritayati, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. "Kami tidak ingin berpuas diri. Tindak lanjut atas catatan BPK akan menjadi prioritas agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel," ucapnya.
Ke depan, Pemkab PPU akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyosialisasikan hasil pemeriksaan BPK. Setiap kepala dinas diminta untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tahun 2026 sudah mengacu pada standar akuntansi yang ketat. Bupati juga meminta agar seluruh proyek fisik yang dibiayai APBD harus selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi.
"Jangan sampai ada proyek mangkrak. Itu akan mencoreng opini WTP yang sudah kita pertahankan selama ini," pungkas Mudyat.