SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi menyodorkan 41 program prioritas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Provinsi Kalimantan Timur. Agenda yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026), menjadi ajang krusial penyelarasan pembangunan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menegaskan bahwa puluhan usulan tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Langkah ini diambil agar PPU tidak sekadar menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan pusat pemerintahan baru.
"Usulan yang kami sampaikan merupakan langkah strategis untuk memastikan PPU tidak hanya menjadi daerah penyangga. PPU juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan IKN," kata Tohar.
Peningkatan infrastruktur jalan menjadi poin krusial dalam usulan Pemkab PPU. Salah satu proyek mercusuar yang diajukan adalah pembangunan jalan pendekat dan Jembatan Sungai Puan. Jalur ini diproyeksikan menghubungkan wilayah Penajam langsung dengan kawasan Bandara VVIP IKN serta Jembatan Pulau Balang.
Aksesibilitas ini dinilai vital untuk mempercepat mobilisasi logistik dan orang dari PPU menuju jantung IKN. Selain jalan, pemerintah daerah juga memberikan atensi pada perlindungan lingkungan pesisir. Usulan pembangunan pelindung abrasi di Pantai Corong dan Sungai Parit masuk dalam daftar prioritas guna menjaga ekosistem sekaligus permukiman warga.
Pemerintah juga menyisipkan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar IKN.
Sektor ketahanan pangan tidak luput dari perencanaan strategis 2027. Pemkab PPU mengusulkan pembangunan bendungan gerak serta peningkatan jaringan irigasi teknis di Kecamatan Babulu. Wilayah ini dipersiapkan menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi masyarakat lokal maupun penduduk di kawasan IKN nantinya.
Optimalisasi lahan pertanian di Babulu memerlukan dukungan infrastruktur air yang stabil. Melalui irigasi teknis yang memadai, indeks pertanaman diharapkan meningkat sehingga produktivitas padi dan komoditas lainnya bisa terjaga sepanjang tahun.
Di sisi lain, sektor pendidikan mendapat porsi melalui rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 8. Pemkab PPU juga mengusulkan rehabilitasi total SMAN 2 Waru untuk memperluas akses layanan pendidikan menengah yang berkualitas bagi generasi muda di daerah tersebut.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengingatkan agar seluruh perencanaan pembangunan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Ia meminta setiap daerah mengurangi kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Perencanaan pembangunan harus tepat sasaran, berbasis kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak langsung. Fokus pada program prioritas yang menyentuh kesejahteraan rakyat," tegas Rudy Mas'ud.
Kepala Bappeda Kalimantan Timur, Muhaimin, menjelaskan bahwa hasil Musrenbang ini akan menjadi fondasi utama penyusunan APBD 2027. Targetnya, dokumen RKPD tersebut akan ditetapkan secara resmi pada 30 Juli 2026 untuk kemudian diimplementasikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.