SAMARINDA — Pemprov Kalimantan Timur memastikan anggaran Rp20 miliar siap digulirkan pada 2026 untuk menutup biaya administrasi pengajuan KPR subsidi. Program ini menyasar 2.000 unit rumah bagi MBR yang selama ini kerap terbebani biaya awal pengurusan kredit perumahan.
Berapa Besar Subsidi per Unit?
Setiap rumah yang memenuhi syarat akan mendapat bantuan Rp10 juta. Angka tersebut setara dengan biaya administrasi yang biasanya harus dibayar sendiri oleh pembeli saat mengajukan KPR bersubsidi ke bank penyalur.
Dengan skema ini, MBR tidak perlu merogoh kocek lebih dalam di awal proses pembelian rumah. Pemprov berharap kebijakan itu bisa mempercepat realisasi kepemilikan rumah bagi warga berpenghasilan rendah di Kaltim.
Mengapa Biaya Administrasi Jadi Kendala?
Biaya administrasi KPR kerap menjadi hambatan awal bagi MBR. Meski harga rumah sudah disubsidi pemerintah pusat, biaya notaris, provisi, dan asuransi yang harus dibayar di muka sering kali memberatkan.
Program Pemprov Kaltim ini mencoba menjawab persoalan itu. Dengan subsidi Rp10 juta per unit, beban awal pembeli bisa berkurang signifikan.
Target 2.000 Unit Rumah pada 2026
Pemerintah menargetkan 2.000 unit rumah bisa terealisasi sepanjang tahun depan. Jumlah ini setara dengan total alokasi anggaran Rp20 miliar yang sudah disiapkan dalam APBD.
Belum diumumkan skema teknis penyaluran dan kriteria penerima. Namun, program ini kemungkinan akan menyasar MBR yang sudah terdaftar dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial atau memiliki penghasilan di bawah upah minimum regional.
Dampak bagi Pasar Perumahan di Kaltim
Kebijakan ini diharapkan bisa mendongkrak serapan rumah subsidi di Kalimantan Timur. Selama ini, salah satu kendala di lapangan adalah kemampuan MBR membayar uang muka dan biaya administrasi.
Dengan adanya subsidi administrasi, akses terhadap hunian layak diharapkan semakin terbuka. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah pusat yang mendorong pembangunan satu juta rumah untuk MBR.
Pemprov Kaltim belum merinci jadwal pendaftaran dan mitra bank yang akan dilibatkan. Informasi lebih lanjut akan diumumkan setelah aturan teknis rampung.
