SAMARINDA — Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kaltim Ronny Suhendra menyatakan proses verifikasi lapangan menyasar klasifikasi kesiapan tiap koperasi. Tim daerah membagi hasil penilaian ke dalam tiga kategori: layak beroperasi, layak beroperasi dengan catatan, dan tidak layak beroperasi.
Menurut Ronny, pembangunan infrastruktur gerai fisik dikerjakan PT Agrinas Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan TNI. Kerja sama itu ditujukan mempercepat penyelesaian konstruksi di berbagai daerah.
Meski sejumlah bangunan fisik mulai rampung, gerai-gerai tersebut belum bisa langsung dibuka untuk umum. Ronny menyebut masih ada pekerjaan rumah berupa pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola.
"KDKMP dibentuk untuk menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Kalimantan Timur," kata Ronny dalam sebuah kegiatan dialog di Samarinda.
Soal SDM, Ronny memastikan manajer koperasi sudah hadir dan siap mendampingi operasional KDKMP. Kehadiran para manajer itu diharapkan mempercepat gerai beroperasi setelah seluruh syarat terpenuhi.
Penilaian tim verifikasi daerah tidak menjadi keputusan akhir. Hasilnya akan ditinjau kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas program.
Setelah tinjauan BPKP rampung, tahapan berikutnya adalah serah terima pengelolaan aset kepada masing-masing pengelola KDKMP melalui pemerintah daerah setempat. Ronny menegaskan pentingnya kesiapan sarana dan kapasitas SDM yang matang sebelum serah terima dilakukan.
"Manajer-manajer koperasi sudah hadir dan siap mendampingi KDKMP agar bisa beroperasi secepatnya," ujarnya.
Dari total 1.037 gerai yang ditargetkan aktif, 346 di antaranya sudah berdiri secara fisik. Angka 197 gerai yang lolos verifikasi baru sekitar separuh dari bangunan yang selesai dibangun, sehingga percepatan masih dibutuhkan di sejumlah daerah.
Pemprov Kaltim berharap kehadiran KDKMP mampu mengoptimalkan kegiatan usaha masyarakat. Selain itu, program ini diarahkan memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dan mendorong aktivitas usaha berkelanjutan langsung di tingkat desa dan kelurahan.
Bagi warga desa, kepastian jadwal pembukaan gerai bergantung pada hasil tinjauan BPKP dan kesiapan sarana di masing-masing lokasi. Pemprov belum menyebut tenggat pasti pengaktifan seluruh gerai.