TENGGARONG — Rendi menilai koordinasi antara OPD teknis, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT perlu diperkuat, terutama di kawasan permukiman yang rawan kebakaran. Ia menyebut pencegahan tidak bisa lagi ditunda sampai ada korban jiwa.
"Pencegahan harus diperkuat, jangan menunggu musibah terjadi," ujar Rendi, dalam rilis yang diterima media ini, Jumat 16 Oktober 2026.
Peristiwa kebakaran di Tenggarong yang menewaskan seorang ayah dan dua anaknya disebut Rendi sebagai pelajaran penting bagi semua pihak. Menurutnya, kejadian itu harus mendorong pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal.
"Keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi fokus kita hari ini," katanya.
Rendi memandang kejadian tersebut bukan sekadar musibah individual, melainkan alarm kolektif bagi seluruh wilayah Kukar. Permukiman padat dengan instalasi listrik tua dan pola penggunaan kompor yang kurang hati-hati menjadi titik rawan yang perlu diawasi bersama.
OPD terkait diminta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya instalasi listrik, penggunaan kompor, dan faktor lain yang dapat memicu kebakaran. Upaya mitigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar warga lebih siap mengenali dan mengantisipasi risiko.
Menurut Rendi, sosialisasi tidak cukup dilakukan sekali dalam setahun. Ia mendorong edukasi rutin yang menyasar langsung pengurus RT dan warga di kawasan padat huni.
Rendi menyoroti pentingnya dukungan terhadap sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta relawan Barisan Sukarelawan Kebakaran (Balakarcana). Dukungan tersebut mencakup peralatan yang memadai, pelatihan, perlindungan relawan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan darurat.
"Peralatan harus memadai dan para relawan harus didukung," tegasnya.
Ia menilai kesiapan fasilitas dan personel berperan penting dalam mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi. Respons yang lambat, kata dia, berpotensi memperbesar kerugian dan korban.
Kebutuhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diminta menjadi bagian dari prioritas perencanaan serta penganggaran pemerintah daerah. Rendi ingin memastikan pos anggaran untuk mitigasi tidak dikorbankan saat penyusunan program tahunan.
Instruksi ini menyasar OPD teknis dan camat sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Pengaktifan kembali siskamling dan patroli malam diharapkan menjadi langkah awal yang bisa dijalankan warga bersama aparat kelurahan.