BONTANG — Forum Konsultasi Publik itu dihadiri perwakilan organisasi profesi guru, komite sekolah, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, dan anggota DPRD Bontang. Mereka mendiskusikan persoalan pelayanan yang selama ini muncul di sekolah maupun lembaga pendidikan nonformal.
Abdu Safa Muha menilai persoalan pelayanan publik di sektor pendidikan cukup krusial. Ia menyoroti perpindahan siswa, penerimaan siswa, pungutan yang diperbolehkan, hingga pendataan siswa sebagai isu yang paling sering muncul.
Melalui forum itu, perwakilan sekolah dapat menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi. Harapannya, pelayanan publik di sektor pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Abdu Safa Muha mengakui kepercayaan publik terhadap pelayanan pendidikan masih berada pada kategori rata-rata buruk. Penilaian itu tidak terlepas dari berbagai persoalan yang muncul di sejumlah sekolah.
"Kita tidak mau pelayanan publik kita buruk. Dengan FKP ini pelayanan publik bisa dijalankan dengan baik. Kita harus berbenah," ucap Abdu Safa Muha.
Ia mengingatkan seluruh petugas pelayanan di sekolah dan lembaga pendidikan nonformal agar mengedepankan adab dan sopan santun. Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi pondasi utama kemajuan pendidikan di Bontang.
FKP Disdikbud Bontang menyasar empat bidang pelayanan. Rinciannya sebagai berikut:
Forum itu juga menjadi upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa sesuai standar yang ditetapkan. Disdikbud berharap pelayanan di seluruh sekolah dan lembaga pendidikan nonformal berjalan maksimal.
"Kami berkeinginan pendidikan di Bontang ini maju dan bertumbuh. Pondasinya adalah dengan kualitas pelayanan publik," pungkasnya.
Hasil FKP akan menjadi bahan pembenahan pelayanan Disdikbud Bontang ke depan. Tujuannya meminimalkan temuan dari badan pemeriksa sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan di kota itu.