SAMARINDA — Realisasi anggaran yang besar tidak serta-merta menjadi bukti keberhasilan. Disdikbud Kaltim mengakui tidak memiliki data konkret mengenai sejauh mana Gratispol mengubah keputusan lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan studi, bukan langsung bekerja.
Hingga penyaluran tahap ketiga, dana yang dikucurkan mencapai Rp 288,5 miliar untuk 63.603 mahasiswa di 52 perguruan tinggi, terdiri atas tujuh PTN dan 45 PTS. Jumlah tersebut masih bagian dari pagu total program yang mencapai Rp 1,377 triliun.
Rahmat Ramadhan menjelaskan evaluasi selama ini baru sebatas administrasi, seperti jumlah penerima dan besaran dana yang keluar. Pengukuran terhadap hasil, seperti peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, belum tersentuh.
“Memang sampai hari ini kami belum mengukur secara detail. Untuk lulusan-lulusan SMK yang awalnya bekerja kemudian berubah menjadi kuliah sambil bekerja, kami belum ada hitungan pastinya. Tapi insyaallah itu menjadi catatan kami ke depan untuk melakukan pengukuran,” ujarnya di Samarinda, Rabu (5/8).
Ketidakhadiran indikator ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Tanpa data dasar, sulit menilai apakah bantuan tepat sasaran atau hanya menjadi beban fiskal tanpa perubahan struktural pada minat kuliah masyarakat.
“Itu memang menjadi catatan kami ke depan supaya bisa kami ukur,” kata Rahmat menegaskan.
Ia menambahkan, penyusunan indikator evaluasi ke depan tidak hanya akan mengukur serapan anggaran, tetapi juga dampak nyata terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu.
Sambil menunggu instrumen evaluasi rampung, pemerintah masih fokus pada sosialisasi teknis pelaksanaan program. Tim Disdikbud berkeliling ke sekolah negeri dan swasta di kabupaten/kota untuk memastikan mekanisme pelaporan dipahami satuan pendidikan.
“Kami berkeliling ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta untuk menjelaskan bagaimana membuat laporan dan bagaimana penggunaan program tersebut,” tandasnya.
Langkah ini dinilai penting agar tidak ada sekolah yang keliru dalam mengusulkan calon penerima, sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan dana hingga tingkat bawah.