PENAJAM PASER UTARA — Sebanyak 4.767 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah delineasi IKN akan mendapatkan intervensi pembiayaan dan pendampingan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Kolaborasi ini menyasar pelaku usaha di Kecamatan Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pendanaan investasi dan pemberdayaan UMKM membutuhkan intervensi langsung dari PNM. Menurutnya, kolaborasi ini dirancang agar masyarakat lokal bisa menjadi calon warga ibu kota yang aktif dalam aktivitas ekonomi kawasan, bukan hanya penonton.
"Pendanaan investasi, termasuk pemberdayaan UMKM, sangat membutuhkan intervensi PNM," ujar Basuki Hadimuljono di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.
Data sebaran UMKM tersebut menjadi dasar pemetaan kebutuhan pendampingan, akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas usaha masyarakat. Basuki menambahkan, pendataan ini penting untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran di tengah percepatan pembangunan IKN.
Wilayah delineasi IKN memang mencakup dua kabupaten dengan karakteristik usaha yang beragam. Sebagian besar pelaku usaha bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan produk olahan lokal yang selama ini tumbuh mengikuti kebutuhan konstruksi dan permukiman baru.
Direktur PT PNM (Persero) Dradjad Hari Wibowo menyebut pembangunan IKN menargetkan bebas kemiskinan pada 2035. Menurutnya, banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan PNM untuk mendukung target pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi keluarga di sekitar IKN.
"Pembangunan IKN mempunyai target bebas kemiskinan di tahun 2035, dan banyak yang bisa dikerjasamakan dengan PNM," kata Dradjad Hari Wibowo.
PNM memiliki dua instrumen utama dalam penyaluran pembiayaan. Program ULaMM menyasar pembiayaan mikro, sementara Mekaar fokus pada pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera, khususnya bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Dradjad menjelaskan perbedaan mendasar PNM dengan perbankan konvensional terletak pada pendekatan pendampingan. Dana yang diperoleh, termasuk dari perbankan, disalurkan kembali kepada pelaku usaha dengan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.
Model ini dinilai krusial bagi UMKM di wilayah IKN yang umumnya belum memiliki akses ke perbankan formal. Pendampingan langsung di lapangan menjadi kunci agar usaha mikro bisa naik kelas dan bertahan di tengah dinamika ekonomi ibu kota baru.