SAMARINDA — Andi Harun menegaskan komitmennya untuk ikut serta dalam rombongan kepala daerah ke pemerintah pusat, tetapi dengan satu syarat utama: perjuangan tersebut harus memiliki landasan teknokratik yang solid. Baginya, penyampaian aspirasi daerah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konfrontatif.
"Saya akan ikut bersama-sama jika didukung oleh naskah akademik secara teknokratik. Tapi kalau menggunakan narasi perlawanan atau narasi politik, saya tidak ikut," ujarnya di Samarinda, Senin.
Menurut Andi Harun, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, mekanisme penyampaian aspirasi harus dilakukan secara profesional dan berbasis bukti.
Ia menilai permintaan tambahan TKD maupun penyelesaian dana kurang salur harus disertai argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah pusat, lanjutnya, tidak akan mudah tergerak jika tuntutan daerah hanya disampaikan melalui retorika politik tanpa menunjukkan kondisi riil keuangan daerah.
"Kalau kita mampu menghadirkan potret bahwa memang kita membutuhkan tambahan TKD bukan semata-mata karena ingin APBD besar, tetapi karena ada manfaat besar yang ingin dicapai untuk masyarakat, itu yang akan didengar pemerintah pusat," jelasnya.
Andi Harun turut menyoroti pernyataan Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya menyebut akan mengevaluasi daerah-daerah yang mengaku mengalami keterbatasan anggaran. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan akar persoalan fiskal di daerah.
Ia menjelaskan, evaluasi pemerintah pusat bertujuan untuk membedakan apakah suatu daerah benar-benar kekurangan pendapatan atau justru memiliki kualitas belanja yang belum tepat sasaran. Kondisi ini menjadi krusial untuk dijawab dengan data, bukan sekadar klaim.
"Bisa saja ada daerah yang benar-benar kekurangan anggaran. Tapi bisa juga sebenarnya APBD cukup, hanya kualitas belanjanya yang belum didesain untuk membiayai hal-hal yang prioritas. Karena itu yang paling penting adalah data," tuturnya.
Meski memberikan catatan tegas, Andi Harun memastikan dirinya tetap berada dalam barisan yang sama dengan gubernur dan kepala daerah lain di Kalimantan Timur. Ia menilai penguatan kapasitas fiskal merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan langkah kolektif.
"Kalau kita sudah menunjukkan APBD kita dibelanjakan untuk prioritas tetapi tetap belum cukup, maka yang berbicara adalah data, bukan narasi," tegasnya.
Langkah bersama ini menjadi penting mengingat kebutuhan pembangunan di Kalimantan Timur yang terus meningkat, seiring dengan berbagai proyek strategis nasional yang berjalan di wilayah tersebut. Perjuangan untuk mendapatkan tambahan dana dari pusat diharapkan mampu menopang program-program prioritas daerah demi kesejahteraan masyarakat.