SAMARINDA — Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin memaparkan strategi baru untuk mengatasi kendala eliminasi TBC di daerah. Salah satu fokus utama adalah mendorong setiap kabupaten dan kota memiliki dokumen perencanaan yang terukur.
"Kami menargetkan Rencana Aksi Daerah ini dapat segera aktif dan didukung oleh anggaran berkelanjutan agar target eliminasi nasional cepat terealisasi," kata Jaya di Samarinda, Sabtu.
Forum fasilitasi teknis Kementerian Dalam Negeri sebelumnya menyoroti pentingnya peran pemimpin daerah dalam memastikan kelancaran program prioritas kesehatan berskala nasional. Tanpa Rencana Aksi Daerah, integrasi langkah taktis pemberantasan TBC ke dalam kerangka tata rencana pembangunan daerah sulit terwujud.
Pemprov Kaltim tidak hanya berperan sebagai pengawas. Dukungan nyata diwujudkan melalui intervensi pembiayaan agar program kesehatan terimplementasi sesuai urgensi masing-masing wilayah.
"Dukungan nyata pemerintah provinsi juga diwujudkan melalui intervensi pembiayaan agar program kesehatan ini terimplementasi sesuai dengan urgensi masing-masing wilayah kabupaten," ujar Jaya.
Langkah ini dinilai krusial karena disparitas kemampuan fiskal antara satu daerah dengan daerah lain di Kaltim cukup tinggi. Beberapa kabupaten masih bergantung pada alokasi dana pusat untuk operasional layanan kesehatan dasar.
Dinkes Kaltim saat ini menggelar pemantauan ketat serta evaluasi berkala terhadap implementasi regulasi penanganan pasien di berbagai pelosok. Upaya ini tidak hanya fungsi pengawasan konvensional, melainkan menempatkan provinsi sebagai jembatan penyelesaian masalah struktural institusi.
Kolaborasi solid antara perwakilan pemerintah pusat dengan aparatur daerah dipercaya memangkas rantai birokrasi penanganan darurat layanan medis publik. Pemenuhan fasilitas dasar kesehatan publik menjadi wujud pengabdian penyelenggara negara demi menyelamatkan ribuan nyawa penduduk setempat.
Pemerintah pusat terus mendesak percepatan eliminasi TBC yang ditargetkan tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Hambatan utama di daerah meliputi keterbatasan SDM kesehatan, minimnya alat diagnostik di puskesmas terpencil, serta lemahnya koordinasi antarinstansi.
Dengan adanya Rencana Aksi Daerah yang segera aktif, Pemprov Kaltim optimistis rantai birokrasi dapat dipangkas dan penanganan pasien TBC menjadi lebih responsif. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan setiap kabupaten berjalan sesuai target.