BONTANG — Ratusan rumah tangga di Bontang masih menanti akses listrik resmi melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun depan. Data terbaru dari Pemerintah Kota Bontang menunjukkan total usulan mencapai 1.033 kepala keluarga (KK) untuk program yang akan berjalan pada 2026 itu.
Angka tersebut merupakan hasil penghimpunan awal dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Dari seluruh pemohon, Kelurahan Gunung Telihan menjadi wilayah dengan jumlah usulan terbanyak.
Tingginya angka usulan dari Gunung Telihan mencerminkan masih adanya kantong-kantong permukiman di Bontang yang belum terjangkau jaringan listrik negara. Sebagian besar pemohon berasal dari wilayah pinggiran yang selama ini mengandalkan penerangan non-listrik atau menyambung dari tetangga secara ilegal.
Program BPBL sendiri merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang digulirkan melalui pemerintah daerah. Tujuannya, mempercepat rasio elektrifikasi nasional dengan menyediakan sambungan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.
Usulan yang masuk dari Gunung Telihan dan kelurahan lainnya kini memasuki tahap verifikasi. Pemkot Bontang akan memeriksa kelengkapan administrasi serta validasi data kependudukan setiap calon penerima manfaat.
Verifikasi menjadi krusial karena kuota penerima BPBL setiap tahunnya terbatas. Pemerintah pusat menetapkan pagu berdasarkan alokasi anggaran nasional, sehingga tidak semua usulan otomatis disetujui.
Kriteria utama penerima adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum memiliki sambungan listrik resmi dari PLN. Prioritas diberikan kepada rumah tangga yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau jaringan eksisting.
Setelah verifikasi selesai, daftar calon penerima akan diusulkan ke Kementerian ESDM melalui Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. Proses ini diperkirakan rampung pada pertengahan 2025, sebelum pelaksanaan pemasangan di lapangan pada tahun anggaran 2026.
Bagi warga yang usulannya belum lolos, Pemkot Bontang membuka peluang pengajuan ulang pada periode berikutnya. Pemerintah daerah juga mendorong warga untuk melengkapi dokumen kependudukan agar tidak terkendala saat verifikasi.