BALIKPAPAN — Proyeksi APBD Kota Balikpapan pada 2027 mendatang dipatok naik signifikan. Angka Rp 3,3 triliun itu dibahas dalam rapat antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat.
Kenaikan APBD sebesar itu tidak lepas dari target pertumbuhan PAD yang ditetapkan mencapai Rp 100 miliar. Artinya, jika APBD 2026 diasumsikan di angka Rp 3,2 triliun, maka tahun 2027 akan menjadi lompatan fiskal yang cukup besar bagi kota minyak tersebut.
Meski belum dirinci per sektor, sumber utama PAD Balikpapan selama ini berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sektor pariwisata dan perhotelan juga menjadi andalan seiring pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Proyeksi kenaikan ini tergolong agresif di tengah tren perlambatan ekonomi global. Namun, optimisme pemerintah daerah didasari oleh aktivitas industri dan jasa di Balikpapan yang terus menggeliat, terutama dari sektor migas dan logistik.
“Kami optimistis target ini bisa tercapai karena basis pajak kita terus bertambah. Kuncinya ada di ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah,” ujar seorang pejabat di lingkungan TAPD Balikpapan dalam rapat tertutup pekan lalu.
Kenaikan APBD sebesar Rp 100 miliar dari sisi PAD tidak otomatis berarti kenaikan pajak bagi warga. Sebaliknya, pemerintah menargetkan belanja modal yang lebih besar untuk infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan penerangan umum.
Dengan postur anggaran yang lebih besar, ruang fiskal untuk program sosial seperti bantuan pendidikan dan kesehatan juga ikut terdongkrak. Namun, semua masih dalam tahap proyeksi dan akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Proyeksi APBD 2027 ini masih bersifat awal. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman teknis. Setelah itu, baru masuk ke pembahasan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif.
Jika semua tahapan berjalan lancar, Peraturan Daerah tentang APBD 2027 ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Ini menjadi agenda penting bagi kepemimpinan daerah ke depan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Balikpapan.