BALIKPAPAN — Masyarakat kini bisa melaporkan dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa baru di Balikpapan melalui berbagai kanal resmi. Disdikbud Balikpapan menyediakan posko di setiap sekolah serta platform digital sebagai saluran pengaduan selama proses SPMB 2026 berlangsung.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menekankan bahwa pengawasan dari masyarakat menjadi kunci menjaga integritas penerimaan murid baru. Setiap laporan yang masuk, kata dia, akan langsung ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi.
“Seluruh kanal resmi Disdikbud dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun informasi terkait dugaan penyimpangan selama proses SPMB berlangsung. Kami ingin masyarakat ikut mengawasi agar proses ini benar-benar berjalan sesuai aturan,” ujar Irfan, Kamis (4/6/2026).
Disdikbud juga membuka ruang pengaduan khusus untuk aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melanggar aturan. Laporan yang menyangkut pegawai pemerintah bisa disampaikan melalui Posko Pengaduan Inspektorat Kota Balikpapan.
Irfan menegaskan, langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses penerimaan siswa baru harus akuntabel dan terbuka tanpa ada celah bagi praktik penyimpangan.
Pada pelaksanaan tahun ini, seluruh tahapan SPMB menggunakan sistem daring. Menurut Irfan, sistem online dipilih untuk meminimalkan potensi interaksi fisik yang kerap membuka peluang praktik tidak sesuai ketentuan.
“Semua proses sudah dirancang berbasis sistem. Karena itu tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun. Baik masyarakat maupun pejabat harus mengikuti aturan yang sama,” tegasnya.
Irfan memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi. Setiap laporan akan ditelusuri dan pihak yang melanggar bisa dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan sistem pengawasan yang diperkuat dan keterlibatan aktif masyarakat, Disdikbud Balikpapan berharap SPMB tahun ini berjalan lebih adil. Semua calon peserta didik diharapkan mendapat kesempatan yang sama tanpa adanya praktik titipan atau intervensi dari pihak tertentu.