BONTANG — Pemerintah Kota Bontang harus menyusun skala prioritas secara ketat setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membatasi jatah usulan bantuan keuangan (Bankeu) tahun ini hanya enam program. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa perbaikan turap dan drainase di titik-titik rawan genangan akan menjadi usulan utama.
“Hanya itu prioritas yang kami ajukan nanti. Saya ingin banjir ini selesai dulu. Pembangunan dan perbaikan turap akan jadi prioritas utama,” ujar Neni, Selasa (2/6/2026).
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa dari enam usulan yang diajukan, sektor Pekerjaan Umum (PU) mendominasi dengan empat paket kegiatan. Mayoritas fokus pada perbaikan drainase di titik-titik rawan genangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Yang dibatasi itu jumlah paketnya, bukan nilai anggarannya. Kita hanya boleh mengajukan enam usulan, jadi kami masukkan yang benar-benar kebutuhan mendesak,” kata Syahruddin.
Dua usulan sisanya masing-masing dialokasikan untuk program penanganan stunting dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari tingkat kecamatan atau distrik.
Meski nilai total usulan mencapai Rp 200 miliar, Neni menyadari posisi tawar pemerintah kota tetap bergantung pada kemampuan fiskal Pemprov Kaltim. Syahruddin pun mengingatkan warga agar tetap realistis mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang tertekan.
Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa bantuan keuangan untuk kabupaten/kota bakal dihapus total akibat anjloknya kemampuan fiskal Kalimantan Timur. Namun, lobi-lobi di meja Musrenbang dan komunikasi intens antara para kepala daerah dengan gubernur akhirnya membuahkan hasil.
“Pintu bantuan tetap terbuka, meski ruang geraknya kini lebih sempit,” tambah Syahruddin.
Pemkot Bontang berharap seluruh usulan senilai Rp 200 miliar bisa diakomodasi sepenuhnya demi kepentingan publik. Namun, belum ada jaminan semua usulan tersebut bakal disetujui mengingat kondisi keuangan provinsi yang sedang tertekan.