SAMARINDA — Ketimpangan kualitas antar sekolah negeri di Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD setempat. Kondisi ini dinilai membahayakan hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terancam gagal melanjutkan sekolah karena tak lolos seleksi di sekolah favorit.
Anggota DPRD Samarinda menyebutkan, ketidakmerataan fasilitas dan tenaga pengajar membuat persaingan masuk sekolah negeri tidak sehat. Sekolah-sekolah dengan reputasi baik menjadi rebutan, sementara sekolah lain minim peminat.
Fenomena ini memicu kekhawatiran akan semakin lebarnya jurang antara siswa mampu dan tidak mampu. Anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi kerap kali tak memiliki akses bimbingan belajar tambahan yang dibutuhkan untuk bersaing di sekolah unggulan.
“Kalau kualitasnya tidak merata, yang terjadi adalah perebutan di sekolah-sekolah tertentu. Anak-anak kurang mampu yang tidak punya akses bimbel otomatis tersisih,” ujar seorang anggota DPRD Samarinda dalam rapat dengar pendapat baru-baru ini.
Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab utama. Distribusi guru berkualitas dan alokasi anggaran perbaikan infrastruktur sekolah dinilai belum berjalan merata di semua kecamatan di Samarinda.
Selain itu, stigma masyarakat yang menganggap hanya sekolah tertentu yang bermutu juga memperparah situasi. Akibatnya, sekolah-sekolah di pinggiran kota terus tertinggal dalam hal jumlah pendaftar dan prestasi.
DPRD Samarinda mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan ulang kualitas sekolah. Langkah ini dinilai krusial agar kebijakan zonasi dalam SPMB tidak hanya sekadar pembagian wilayah, tapi juga dibarengi pemerataan mutu.
Pemerintah Kota Samarinda diharapkan segera menyusun rencana aksi untuk mengatasi kesenjangan ini. Jika tidak, ancaman putus sekolah bagi siswa kurang mampu akan terus berulang setiap tahun ajaran baru.