SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun mengeluarkan peringatan keras bagi oknum kepala sekolah yang nekat memanipulasi data dalam SPMB 2026. Ancaman pencopotan jabatan hingga sanksi pidana menanti mereka yang terbukti melakukan kecurangan, terutama dalam penggeseran Kartu Keluarga (KK) untuk jalur zonasi.
Andi Harun menyebut praktik pergeseran KK masuk dalam kategori malaadministrasi yang serius. “Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk ranah pidana,” tegasnya dalam keterangan baru-baru ini.
Modus yang paling sering terjadi adalah memindahkan alamat KK siswa secara fiktif ke lokasi yang masuk zona sekolah favorit. Orang tua dan oknum sekolah bekerja sama untuk mengelabui sistem agar anak lolos seleksi tanpa memenuhi syarat domisili.
Kepala sekolah yang membiarkan atau bahkan terlibat langsung dalam praktik ini dianggap gagal menjaga integritas penerimaan murid. “Saya tidak akan segan mencopot kepala sekolah yang bermain-main dengan masa depan anak-anak,” ujar Andi Harun.
Selain sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan, pelaku juga terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pemkot Samarinda akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap temuan kecurangan.
Peringatan ini disampaikan jauh-jauh hari sebelum tahapan SPMB 2026 dimulai. Tujuannya agar seluruh pihak, mulai dari dinas pendidikan hingga kepala sekolah, benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan curang.
Pemkot Samarinda akan memperketat verifikasi data KK dengan sistem silang kependudukan. Setiap perubahan alamat yang mencurigakan dalam waktu dekat dengan masa pendaftaran akan diaudit secara khusus.
“Kami punya akses data kependudukan yang real-time. Tidak ada celah untuk memanipulasi alamat tanpa ketahuan,” kata Andi Harun. Ia juga meminta orang tua untuk tidak tergiur menggunakan jasa calo yang menjanjikan kelulusan lewat jalur zonasi.
SPMB 2026 di Samarinda direncanakan menggunakan sistem yang lebih transparan dengan pengawasan ketat dari tim independen. Pemkot memastikan proses seleksi berjalan adil tanpa diskriminasi.