BONTANG — Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Bontang kembali menjadi perdebatan. Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menegaskan hasil TKA tidak layak dijadikan satu-satunya penentu kelulusan maupun seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
Menurut Saeful, kondisi pendidikan di lapangan belum merata. Kesenjangan paling terasa di sekolah-sekolah pesisir yang masih bergulat dengan keterbatasan jaringan internet, pasokan listrik, hingga perangkat belajar.
Saeful mengusulkan skema penilaian dengan komposisi 30 persen hasil TKA dan 70 persen ujian bersama. Ia menilai formula ini lebih realistis dan manusiawi ketimbang menjadikan nilai TKA sebagai indikator tunggal.
"Kalau kemampuan akademik anak-anak belum maksimal, tentu tidak bisa langsung dijadikan satu-satunya ukuran. Untungnya masih ada aspek lain yang mengakomodasi," ujarnya.
Ia mencontohkan hasil TKA sebelumnya yang dinilai belum memuaskan. Menurutnya, pemerintah perlu memberi ruang penilaian lain agar siswa tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Di sisi lain, Saeful mengapresiasi langkah pemerintah dan sekolah yang berupaya keras menyukseskan pelaksanaan TKA, khususnya di daerah pesisir. Berbagai fasilitas mulai dari penyediaan jaringan internet, listrik, hingga peminjaman laptop kepada siswa disebut menjadi bentuk keseriusan dalam menjamin hak pendidikan anak.
"Inisiatif seperti ini harus diapresiasi. Negara memang wajib memastikan hak pendidikan anak terpenuhi, termasuk anak-anak di wilayah pesisir," katanya.
Saeful menilai keberhasilan pelaksanaan TKA tidak hanya bergantung pada sekolah. Ia berharap pelaksanaan TKA tahun ini berjalan lancar hingga seluruh tahapan selesai.
Meski begitu, Saeful menekankan bahwa evaluasi tetap harus dilakukan. Berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan harus segera dibenahi pada pelaksanaan berikutnya.
"Kalau ada kekurangan harus diperbaiki. Kalau sudah bagus dipertahankan bahkan ditingkatkan supaya manfaatnya makin luas," tandasnya.