SAMARINDA — Kawasan pendidikan di Jalan Ahmad Dahlan menjadi sasaran penertiban Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Samarinda setelah puluhan motor siswa kedapatan parkir di fasilitas umum. Penindakan ini mengungkap persoalan klasik terkait ketidakseimbangan antara luas lahan sekolah dengan jumlah kendaraan pribadi siswa.
Kepala SMA Islam Samarinda, Suyitna, menjelaskan bahwa area parkir yang tersedia harus menampung kendaraan dari tiga institusi berbeda dalam satu kawasan. Di lokasi tersebut, terdapat jenjang pendidikan SMA, MTs, dan SMK yang beroperasi secara bersamaan.
“Di sini ada 3 sekolah, yakni SMA, MTs, dan SMK. Total siswa lebih dari 1.200 orang, sementara guru sekitar 120 orang. Parkir yang ada memang tidak cukup,” ujar Suyitna.
Keterbatasan lahan di dalam lingkungan sekolah membuat sebagian pelajar mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan trotoar dan bahu jalan. Suyitna menyebutkan, jumlah motor yang dibawa siswa bisa mencapai 110 unit, terutama saat memasuki awal tahun ajaran baru.
Angka tersebut setara dengan sepertiga dari total populasi siswa SMA di sekolah tersebut. Akibatnya, pemandangan motor yang berderet di atas trotoar menjadi hal yang sulit dihindarkan sebelum adanya penertiban dari petugas berwenang.
Pihak sekolah mengaku telah berulang kali memberikan imbauan kepada orang tua. Namun, ketergantungan pada kendaraan pribadi tetap tinggi karena berbagai faktor di lapangan.
Selain persoalan parkir, pihak sekolah menyoroti banyaknya siswa yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Meski mayoritas pelajar SMA sudah berusia 17 hingga 18 tahun, kepatuhan administrasi berkendara masih menjadi kendala besar.
“Orang tua kadang membolehkan anaknya membawa motor walaupun belum punya SIM. Itu kenyataannya,” kata Suyitna mengakui kondisi di lapangan.
Pihak sekolah menegaskan akan memperketat pengawasan internal pasca-penertiban oleh Dishub. Pelajar yang kedapatan masih memarkir kendaraan sembarangan atau tidak memiliki kelengkapan surat berkendara akan menghadapi risiko sanksi dan penindakan hukum langsung.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, SMA Islam Samarinda mulai mendorong para siswa untuk beralih menggunakan transportasi umum. Langkah ini dinilai lebih efisien untuk mengurangi beban kepadatan kendaraan di area sekolah yang sudah sangat terbatas.
“Kalau bisa anak-anak memakai angkutan umum atau sarana lain yang lebih efisien dan tidak merepotkan,” tuturnya.
Selain itu, Suyitna mengusulkan adanya program pembuatan SIM kolektif bagi siswa yang sudah memenuhi syarat usia. Menurutnya, kerja sama dengan kepolisian untuk layanan di sekolah dapat membantu menertibkan administrasi para pelajar yang memang harus membawa kendaraan.
“Kalau memang sudah cukup umur, mungkin bisa ada pembuatan SIM kolektif di sekolah seperti beberapa sekolah lain. Jadi lebih mudah dan tertib,” pungkasnya.