SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program strategis Gratispol dan Jospol pada tahun anggaran 2027. Keputusan ini diambil sebagai langkah prioritas dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di tengah dinamika penurunan kapasitas fiskal daerah yang cukup signifikan.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa keberlanjutan kedua program tersebut merupakan upaya nyata pemerintah dalam mengawal visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim. Hal tersebut disampaikan saat dirinya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam, Kamis.
Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa meskipun daerah sedang menghadapi tantangan keuangan, program yang menyentuh langsung kepentingan publik tidak boleh terhenti. Namun, ia memberikan catatan penting mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran agar setiap program memberikan dampak yang maksimal.
“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol secara lebih terarah dan terukur,” ucap Rudy Mas’ud di hadapan para pemangku kepentingan yang hadir. Ia mengingatkan agar setiap daerah di Kalimantan Timur mampu menghadirkan perencanaan yang berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana daerah. Menurutnya, dalam kondisi kapasitas fiskal yang semakin terbatas, setiap rupiah anggaran harus direncanakan secara cermat, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat luas.
Program Gratispol dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi warga Kalimantan Timur melalui berbagai layanan tanpa biaya. Fokus utama dari program ini adalah sektor pendidikan, yang dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang berdaya saing global.
Sementara itu, Jospol atau Jaring Pengaman Sosial dan Politik hadir sebagai program pendamping yang berfokus pada insentif kesejahteraan serta pembangunan infrastruktur strategis. Program ini mencakup proyek-proyek vital seperti pembangunan jalan di jalur Tering-Ujoh Bilang, Sotek-Bongan, serta akses menuju Jembatan Nibung.
Tidak hanya infrastruktur jalan, Jospol juga menargetkan pembangunan fasilitas publik lainnya. Rencana besar pada tahun 2027 mencakup pembangunan tiga sekolah unggulan dan dua rumah sakit baru. Salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi prioritas adalah rumah sakit di wilayah Bongan, yang diproyeksikan dapat melayani masyarakat di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu secara lebih dekat dan cepat.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprov Kaltim Tahun 2027 mengusung tema besar mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan infrastruktur secara inklusif. Terdapat empat fokus utama dalam urusan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan (terutama kesehatan ibu dan anak), infrastruktur konektivitas, serta perlindungan sosial untuk pengurangan kemiskinan.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, memberikan apresiasi terhadap keberlanjutan program ini. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti operasional Jembatan Nibung akan membawa dampak besar bagi sektor pariwisata di wilayah Biduk-Biduk, Talisayan, hingga Pulau Kaniungan. Akses yang lebih baik diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi lokal.
Selain infrastruktur, Sri Juniarsih juga menyoroti pentingnya bantuan insentif bagi guru non-ASN, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP. Dukungan finansial tersebut dinilai sangat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pendidikan bagi anak-anak di Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap melalui integrasi program Gratispol dan Jospol yang lebih matang pada 2027, fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat terus diperkuat. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama agar target pembangunan inklusif dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah pelosok.