KUKAR — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kutai Kartanegara menegaskan komitmen membantu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran. Namun, pembangunan kembali rumah warga belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat karena masih menunggu perencanaan matang.
Muhammad Aidil, Kepala Dinas Perkim Kukar, menyebut pihaknya masih membahas skema bantuan bersama sejumlah pihak. Baznas dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR menjadi dua jalur yang tengah dijajaki.
"Nanti kami akan bicarakan lagi karena kami juga masih berbicara dengan pihak Baznas, juga mungkin nanti akan meminta bantuan dari CSR. Mudah-mudahan," ujar Aidil, Kamis (8/10/2026).
Penataan Kawasan Jadi Pertimbangan Sebelum Bangun Ulang
Pemkab Kukar tidak ingin rumah yang dibangun kembali sekadar berdiri sebagai tempat tinggal. Aidil menyatakan penataan kawasan diperlukan agar bangunan memenuhi standar kelayakan, kesehatan, dan kenyamanan.
Akses menuju fasilitas umum juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin memastikan permukiman yang dibangun ulang punya konektivitas memadai bagi penghuninya.
"Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu korban kebakaran ini. Tapi saat ini memang belum pada tahap untuk pembangunan," ujarnya.
Pelebaran Jalan Lingkungan Berpotensi Ubah Luas Lahan Warga
Salah satu opsi yang dikaji pemerintah adalah pelebaran jalan lingkungan di sekitar kawasan terdampak. Langkah itu berpotensi memengaruhi luas lahan milik warga.
Aidil menegaskan setiap rencana pembangunan maupun perubahan tata letak rumah harus dikomunikasikan lebih dulu dengan pemilik lahan. Komunikasi menjadi syarat sebelum keputusan diambil.
"Artinya kami juga harus ada komunikasi dengan pemilik lahan di sini," katanya.
Konsep Penataan Bakal Dibahas Bersama Warga dan Kelurahan
Pemerintah berencana menyampaikan konsep penataan kawasan kepada warga dan pihak kelurahan. Masukan masyarakat akan ditampung sebelum keputusan terkait pembangunan kembali rumah terdampak diambil.
Untuk tahap awal, penanganan difokuskan kepada warga yang terdampak langsung akibat kebakaran. Sementara penataan kawasan secara menyeluruh akan dibahas melalui tahapan tersendiri.
Pendataan Korban Jadi Dasar Koordinasi dengan Baznas dan Perusahaan
Proses pendataan terus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan kebutuhan masing-masing korban terpetakan. Data itu akan menjadi dasar koordinasi dengan Baznas maupun perusahaan dalam menentukan bentuk bantuan yang memungkinkan disalurkan.
Aidil berharap rencana pembangunan kembali rumah korban kebakaran dapat berjalan sesuai kebutuhan warga. Pemerintah juga menargetkan lingkungan permukiman yang lebih tertata setelah proses penataan selesai.
"Supaya nanti bangunannya rapi, layak huni, dan sehat," pungkasnya.
