BALIKPAPAN — Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menempatkan stok beras Bulog yang masih tersedia sekitar 1.300 ton sebagai penopang utama pasokan selama tekanan harga berlanjut. Haemusri Umar menyebut cadangan tersebut cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan warga kota.
Selain cadangan beras, pemerintah daerah memakai Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen intervensi harga. Kegiatan terakhir digelar bersama Polda Kaltim sebelum harga sejumlah komoditas naik lebih jauh.
Mengapa El Nino Disebut Biang Kenaikan Harga
Haemusri menjelaskan kenaikan harga pangan tidak berdiri sendiri. Fenomena El Nino mengganggu produksi di sejumlah sentra, lalu merembet ke biaya logistik dan distribusi hingga ke tingkat konsumen di Balikpapan.
Jalur distribusi yang berbeda-beda membuat pemerintah tidak bisa memakai satu patokan harga untuk semua komoditas. Pengadaan dari sentra produksi sampai masuk kota menjadi titik yang paling menentukan.
"Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pangan murah yang digagas Polda Kaltim. Ini salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Haemusri.
Pasar Murah Terganjal Anggaran, Hanya Saat HBKN
Pemerintah Kota Balikpapan berencana menggelar kembali pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Namun kegiatan itu tidak bisa rutin digelar di setiap kecamatan.
Anggaran yang tersedia membatasi frekuensi dan jangkauan pasar murah. Haemusri menyatakan kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan pada momen hari besar keagamaan.
"Kegiatan di anggaran kita untuk pasar murah itu sendiri terbatas. Kita hanya bisa melakukan kegiatan pasar murah pada saat hari besar keagamaan," katanya.
Distributor Wajib Buktikan Alasan Kenaikan Harga
Pemerintah meminta distributor menjelaskan dasar kenaikan harga yang mereka lakukan. Pembuktian biaya sejak pengambilan produksi hingga distribusi ke Balikpapan menjadi acuan pemerintah menilai kewajaran harga.
"Yang penting distributor bisa membuktikan mulai dari pengambilan produksi, kemudian distribusi sampai dengan di Balikpapan. Itu bisa menjadi acuan pemerintah untuk melihat mengapa distributor menaikkan harga," jelasnya.
Untuk komoditas yang punya Harga Eceran Tertinggi, pemerintah hanya memberi toleransi kenaikan maksimal 5 persen. Di luar batas itu, pemerintah tidak memberikan ruang.
"Yang jelas, pemerintah hanya memberikan toleransi 5 persen dari harga HET. Pemerintah hanya bisa mentoleransi itu. Selain itu, tidak bisa," tegasnya.
Stok Jadi Andalan, Distribusi Jadi Kunci
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Balikpapan memilih mengoptimalkan ketersediaan stok dan memperkuat kelancaran distribusi. Pasar murah tetap dipakai sebagai intervensi ketika tekanan harga meningkat.
Haemusri memastikan ketersediaan beras di Balikpapan masih dalam kondisi cukup berdasarkan data pemerintah daerah. Cadangan di Bulog menjadi salah satu indikator yang dipakai untuk menilai ketahanan pasokan kota.
"Kalau stok beras di pemerintah, di Balikpapan ini cukup bagus. Masih ada sekitar 1.300 ton di Bulog," ujar Haemusri.
