SAMARINDA — Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa pendekatan penanganan kemiskinan di daerahnya tidak lagi berfokus pada penyaluran banso semata. Pemerintah kini mengarahkan penerima bantuan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
“Program ini sudah berjalan baik oleh Dinas Sosial provinsi, kabupaten/kota maupun pemerintah pusat. Pendekatannya memang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi,” ujar Andi beberapa waktu lalu.
Fasilitas Usaha dan Pendampingan Berkelanjutan
Dalam praktiknya, penerima bantuan tidak hanya menerima uang atau sembako. Mereka juga mendapatkan dukungan berupa fasilitas usaha serta pendampingan intensif untuk mengembangkan sumber penghasilan tambahan. Proses pendampingan ini dilakukan secara bertahap agar program tepat sasaran.
Menurut Andi, seluruh data penerima manfaat dan jenis bantuan yang diterima telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Basis data ini menjadi acuan utama dalam penyaluran sekaligus evaluasi program, sehingga pelaksanaannya bisa lebih terukur dan akurat.
Target: Keluarga Mandiri Tanpa Bansos
Harapannya, melalui penguatan program pemberdayaan ini, para penerima bantuan dapat memiliki penghasilan yang lebih stabil. Dengan begitu, mereka perlahan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus terus bergantung pada anggaran negara.
Dinsos Kaltim menargetkan agar program ini tidak hanya bersifat karitatif, tetapi mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Pemberdayaan ekonomi dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi angka kemiskinan di provinsi yang tengah giat membangun ini.