KALIMANTAN TIMUR — Penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026, melampaui realisasi sepanjang 2025 yang sebesar Rp275,8 triliun. Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendominasi dengan Rp265,9 triliun atau 90,1 persen dari target tahun ini. Pemerintah menjalankan lima skema kredit program untuk mendukung swasembada pangan hingga pembangunan 3 juta rumah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kredit program menjadi instrumen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas nasional. Pernyataan itu disampaikan di tengah perlambatan ekonomi global yang membayangi kinerja perekonomian domestik.
Ekonomi Indonesia sendiri tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebut menjadi salah satu penggerak pertumbuhan tersebut.
Peran KUR dalam struktur kredit UMKM terus menguat. Porsinya kini mencapai 30,6 persen dari total kredit UMKM, naik signifikan dibanding 14,7 persen pada 2019.
Sepanjang 2026, penyaluran KUR tercatat Rp265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur. Angka itu setara 90,1 persen dari target tahun ini.
Secara kumulatif, penyaluran kredit program sejak 2015 telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Lonjakan itu sejalan dengan perubahan skema KUR pada 2015 dari penjaminan menjadi subsidi bunga.
Perubahan skema tersebut memangkas suku bunga KUR dari 12 persen menjadi 6 persen. Beban bunga yang lebih ringan membuat program ini lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.
Pemerintah saat ini menjalankan lima skema kredit program dengan sasaran yang berbeda-beda:
Kelima skema diarahkan untuk mendukung swasembada pangan, penguatan industri padat karya, pembangunan 3 juta rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.
Dari sisi kualitas, sebanyak 68 persen pembiayaan mengalir ke sektor produksi. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat 2,14 persen.
Angka NPL itu berada di bawah ambang batas yang lazim dipakai perbankan nasional, sehingga memberi ruang bagi pemerintah untuk terus memperluas cakupan program tanpa mengorbankan kualitas portofolio.
Dalam forum yang sama, Airlangga bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Gubernur Bali I Wayan Koster menyerahkan kredit program secara simbolis kepada tujuh debitur. Nilai akad yang diserahkan mencapai Rp1,95 miliar.
Dua calon debitur juga memperoleh komitmen pembiayaan sebesar Rp3,08 miliar. Penerima berasal dari beragam sektor, mulai dari perajin aksesori, pedagang makanan, calon pekerja migran, pengolah gabah, produsen cokelat, hingga pengembang perumahan.
Bagi pelaku usaha, perluasan skema kredit program membuka akses pembiayaan dengan bunga lebih rendah dibanding kredit komersial. Bagi investor, capaian 90,1 persen dari target KUR menjadi indikator seberapa agresif penyaluran kredit perbankan ke segmen UMKM hingga akhir tahun.