SAMARINDA — Rudy menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya balita berinisial YS yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap karhutla. Pemerintah Provinsi Kaltim, kata dia, menjadikan persoalan itu sebagai perhatian serius, meski penyebab kematian korban masih perlu dipastikan lewat pemeriksaan medis.
Pertemuan berlangsung di dalam ruangan Kantor Gubernur, bukan di ruang terbuka. TRC PPA Kaltim sebelumnya menggelar aksi mendesak pemerintah menangani karhutla, terutama dampaknya terhadap kesehatan warga dan anak-anak.
Rudy menyebut pembentukan rumah oksigen telah disampaikan ke seluruh organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan. Fasilitas itu diprioritaskan bagi kelompok rentan yang paling terpapar asap.
Selain rumah oksigen, Dinas Kesehatan diminta menyiapkan masker dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak. Rumah sakit di sekitar wilayah karhutla juga diminta mendapat perhatian, khususnya dalam pemenuhan layanan kesehatan.
"Kami juga sudah menyampaikan dengan seluruh OPD-OPD terkait, terutama juga Dinas Kesehatan, adalah berkaitan dengan pembangunan ataupun pembentukan rumah oksigen," kata Rudy.
Rudy menyebut Kutai Barat, Paser, dan Kutai Kartanegara sebagai daerah yang menjadi perhatian pemerintah karena kondisi kebakaran dan sebaran titik api. Perkembangan karhutla dibahas berkala dalam rapat pemerintah provinsi.
Soal anggaran, Penajam Paser Utara menerima bantuan dana karhutla dari pemerintah provinsi sekitar Rp400 juta. Pemerintah provinsi juga memperoleh bantuan sekitar Rp20 miliar yang diprioritaskan untuk penanganan di Kutai Kartanegara dan Berau.
Kebutuhan peralatan pemadaman telah dibicarakan bersama BPBD dan instansi terkait. Namun Rudy belum merinci jenis peralatan yang akan dipenuhi maupun jadwal realisasinya.
TRC PPA Kaltim meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional karena kebakaran tidak hanya terjadi di Samarinda. Rudy menyatakan penanganan masih mengikuti arahan pemerintah pusat.
Hasil asistensi Kementerian Dalam Negeri, menurut Rudy, menegaskan karhutla di Kaltim belum masuk status bencana nasional. Penetapan status itu juga membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek, termasuk kegiatan perekonomian.
"Dipastikan bahwa ini bisa tertangani dan belum masuk di dalam bencana nasional," ujarnya.
Rudy menambahkan Kaltim belum masuk dalam enam provinsi prioritas penanganan karhutla pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya datang memastikan situasi dan penanganan karhutla di Kaltim.
"Bagaimana kita melaksanakan pencegahan, lebih baik kita mencegah daripada memadamkan," kata Rudy.
Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun menilai persoalan mendesak bukan hanya status bencana, melainkan dukungan konkret kepada petugas pemadam dan relawan yang bekerja dalam kondisi berisiko. Ia menceritakan pengalaman bersama relawan di lokasi kebakaran hingga sekitar pukul 02.00 Wita.
Api yang sempat padam di satu titik kembali menyala di lokasi lain. Ketersediaan air dan peralatan pemadaman terbatas, sementara titik air berada cukup jauh dari lokasi kebakaran.
"Apalagi yang terbakar ini kan gambut," kata Rina.
Relawan kelelahan karena harus berpindah dari satu titik kebakaran ke titik lainnya. Peralatan yang tersedia, menurut Rina, hanya mampu menyemprot bagian luar api.