SAMARINDA — Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda Puang Dirham menyatakan pemadanan NIK menyasar seluruh warga binaan, termasuk mereka yang berasal dari berbagai daerah di luar Kalimantan Timur. Verifikasi melibatkan petugas Disdukcapil Kaltim yang memeriksa keabsahan data diri setiap penghuni.
Puang menyebut sinergi lintas instansi ditempuh agar data kependudukan warga binaan sesuai dengan sistem administrasi nasional. Pemeriksaan mencakup pencocokan NIK dengan basis data resmi pemerintah.
"Sinergi lintas instansi ini kami laksanakan untuk memastikan kesesuaian data identitas kependudukan seluruh warga binaan dengan data resmi pemerintah," kata Puang di Samarinda, Jumat.
Petugas Disdukcapil Kaltim melakukan verifikasi data diri untuk meminimalkan potensi identitas atau NIK ganda. Menurut Puang, ketepatan data kependudukan menjadi dasar agar warga binaan yang memenuhi syarat tetap bisa memakai hak pilihnya.
"Pemadanan data ini sangat krusial dalam mendukung tertib administrasi pemasyarakatan sekaligus memberikan kejelasan status kependudukan warga binaan," ujarnya.
KPU dan Bawaslu terlibat dalam koordinasi validasi data yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga binaan. Validasi ini juga menyiapkan data pemilih pada lokasi khusus di lingkungan pemasyarakatan menjelang pemilu.
Lapas Narkotika Samarinda saat ini dihuni 1.005 warga binaan, sementara kapasitas hunian hanya 450 orang. Jumlah itu setara 223 persen dari daya tampung, atau kelebihan 555 orang.
Kondisi kelebihan hunian membuat tertib administrasi kependudukan makin penting. Data yang valid dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pemasyarakatan, termasuk akses layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Validasi NIK yang akurat menjadi dasar utama jaminan pemenuhan hak sipil serta hak politik warga binaan sesuai peraturan," kata Puang.
Puang menegaskan koordinasi dengan instansi terkait akan terus diperkuat untuk mengatasi kendala administrasi kependudukan warga binaan. Ia menyebut keterbukaan dan sinergi sebagai kunci pelaksanaan yang tertib.
"Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima agar seluruh warga binaan tetap mendapatkan hak konstitusional tanpa diskriminasi," ujarnya.
"Melalui keterbukaan dan sinergi ini, kami optimistis hak kependudukan dan demokrasi warga binaan terlaksana secara tertib," kata Puang menambahkan.