KALIMANTAN TIMUR — Badan Gizi Nasional mengoperasikan 980 Satuan Pelayanan Program Gizi di 16 provinsi, dengan 691 unit tersebar di Sumatera dan 289 unit di Kalimantan serta Bali. Peresmian serentak dipusatkan di Aceh Besar, Rabu (14/10), menyasar wilayah 3T dan daerah berstunting tinggi. BGN mengingatkan praktik percaloan aktivasi dapur yang meminta Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per pengajuan.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan perluasan dapur program Makan Bergizi Gratis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar berjalan berdasarkan sistem, bukan melalui perantara. Pihaknya menegaskan tidak pernah memberi otorisasi maupun menggunakan jasa calo dalam proses aktivasi.
"Ini untuk wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting yang sangat tinggi. Total 980 SPPG yang diresmikan secara serentak di 16 provinsi, yang dipusatkan di Aceh Besar," kata Sudaryono saat meresmikan SPPG 3T di Leupung, Aceh Besar.
Dari total 980 Satuan Pelayanan Program Gizi yang diresmikan, 691 unit berdiri di Pulau Sumatera. Sisanya, 289 unit, tersebar di Kalimantan dan Bali.
Pemilihan lokasi mengacu pada dua kriteria utama: status wilayah 3T dan tingginya angka stunting. Dua kategori itu menjadi dasar penetapan 16 provinsi penerima dapur MBG dalam gelombang ini.
Di tengah perluasan program, BGN menemukan oknum yang meminta uang kepada calon penyedia layanan dengan kedok membantu aktivasi dapur. Nominal yang diminta bervariasi.
"Temuan kita di lapangan ditemukan adanya oknum di Cilacap dan beberapa wilayah lain yang meminta uang dengan nominal Rp 100 juta, Rp 150 juta, hingga Rp 200 juta," ujar Sudaryono.
BGN meminta masyarakat dan calon penyedia layanan tidak takut mendokumentasikan oknum tersebut sebagai bukti. Laporan diminta disampaikan langsung ke kepolisian jika menemukan praktik pungutan liar.
Sudaryono mengakui masih ada sejumlah persoalan di lapangan. Perbaikan dilakukan pada tata kelola, sistem, hingga kesiapan personel pengelola dapur.
Kepala daerah bersama Satgas MBG di daerah diminta aktif mengawasi dapur di wilayahnya. Pengawasan menyasar terutama aspek kebersihan dan higienitas, dua hal yang paling rentan dalam operasional dapur massal.
Bagi pelaku usaha katering, koperasi, hingga yayasan yang berminat menjadi penyedia layanan SPPG, peringatan BGN ini menegaskan tidak ada jalur berbayar dalam proses aktivasi. Seluruh tahapan berjalan melalui sistem yang ditetapkan BGN.
Calon mitra yang menemukan tawaran percepatan berbayar sebaiknya menolak dan melaporkan. Selain berisiko kerugian finansial, keterlibatan perantara tidak diakui dalam rantai resmi program.
Skala program yang menembus 980 dapur dalam satu gelombang membuka ruang bagi pihak ketiga mengaku punya akses ke pengambil keputusan. BGN menegaskan tidak ada mekanisme semacam itu.