BALIKPAPAN — Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menyatakan pihaknya akan mengoordinasikan langkah percepatan bersama BBPJN, direktorat terkait, dan pemerintah daerah. Koordinasi itu mencakup penyiapan kebutuhan pendanaan untuk penanganan ruas jalan yang rusak.
Instruksi tersebut disampaikan dalam Konferensi Regional Teknik Jalan ke-16 di Balikpapan, Selasa (6/10). Forum itu menjadi tempat Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyampaikan langsung kondisi jalan nasional yang menghubungkan Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat.
Rudy menyebut seluruh ruas dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat berstatus jalan nasional. Kondisinya, menurut dia, rusak parah dan mengganggu mobilitas masyarakat serta distribusi barang.
"Dari Kutai Kartanegara ke Kutai Barat seluruhnya jalan nasional, dan saat ini kondisinya rusak parah," ujar Rudy.
Meski memahami tekanan anggaran pemerintah akibat dinamika ekonomi global dan konflik di Timur Tengah, Rudy meminta pemerintah pusat tetap memberi perhatian pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Ia menilai perawatan rutin lebih penting daripada pembangunan jalan baru.
"Tidak apa-apa tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara, dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak. Jalur transportasi logistik dan masyarakat ini harus tetap terjaga kelayakannya melalui pemeliharaan rutin," katanya.
Data Dinas PUPR-Pera Kaltim mencatat panjang jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer. Hingga semester II 2025, tingkat kemantapan jalan tersebut tercatat 65,45 persen.
Sisanya, 34,55 persen, masih berada dalam kondisi tidak mantap. Angka itu menjadi dasar permintaan percepatan penanganan dari pemerintah daerah ke pusat.
Roy menyatakan strategi percepatan akan disusun bersama BBPJN dan direktorat terkait. Alokasi anggaran serta tahapan pembangunan menjadi bagian yang dibahas dalam koordinasi tersebut.
"Kita akan coba cari strategi untuk mempercepat pelaksanaannya. Kami tugaskan Balai Jalan (BBPJN) untuk berkolaborasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah guna menyiapkan alokasi anggaran serta percepatan pembangunannya," kata Roy.
Kerusakan tidak hanya terjadi di ruas menuju Kutai Barat. Rudy juga melaporkan kondisi jalur Bontang-Kutai Timur dan sebagian ruas Kutai Timur-Berau yang mulai berlubang.
Lubang-lubang itu disebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Pemprov Kaltim menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui skema pembiayaan bersama untuk menangani sejumlah ruas strategis nonstatus.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalur Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara menuju Bongan, Kutai Barat, sepanjang 88 kilometer. Ruas itu dinilai penting karena dapat memangkas jarak tempuh menuju Ibu Kota Nusantara secara signifikan.
Menurut Rudy, pola kolaborasi pendanaan serupa sebelumnya telah diterapkan dalam pembangunan jalur Kutai Barat-Mahakam Ulu. Proyek itu dibiayai melalui kombinasi APBD Kaltim dan APBN.
Pemprov Kaltim berharap skema yang sama bisa dipakai untuk mempercepat perbaikan ruas-ruas lain yang dinilai strategis. Perbaikan jalan diyakini berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga.
"Kalau jalannya baik, mobilitas masyarakat dan distribusi barang tentu akan semakin lancar," tutup Rudy.