BONTANG — Kebijakan pemerintah pusat yang mengambil alih pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sektor pendidikan disambut baik oleh Pemkot Bontang. Jumlah PPPK sektor pendidikan di wilayah itu tercatat sekitar 340 orang. Meski begitu, Pemkot Bontang belum bisa memastikan besaran anggaran yang benar-benar bisa dihemat setelah pembiayaan dialihkan ke pusat.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, informasi yang diterima pemerintah daerah baru sebatas pembiayaan PPPK sektor pendidikan atau guru. PPPK tenaga kesehatan belum masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, karena informasinya juga baru PPPK yang ditanggung itu pendidikan. Kesehatan juga belum," ujar Neni, Senin (5/10/2026).
Neni menyebut informasi soal skema pembiayaan tersebut masih bersifat awal. Karena itu, Pemkot Bontang belum menghitung secara terperinci dampaknya terhadap penghematan anggaran daerah.
Selain soal pembiayaan PPPK guru, Pemkot Bontang tengah mengusulkan perubahan status sekitar 900 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Usulan itu sudah ditandatangani dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Saat ini, Pemkot Bontang masih menunggu proses serta keputusan pemerintah pusat terkait usulan perubahan status ratusan PPPK tersebut.
"Kalau semua ditanggung pusat, alhamdulillah daerah bisa lebih hemat biaya gaji," kata Neni.
Pengalihan pembiayaan PPPK dinilai akan membantu kondisi fiskal Bontang. Tekanan datang dari berkurangnya dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.
Menurut Neni, dana transfer ke daerah mengalami pemotongan hingga sekitar 50 persen. Kondisi itu berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah, termasuk dalam memenuhi ketentuan belanja pegawai sekaligus menjaga pergerakan perekonomian.
"Karena melihat situasi kondisi perekonomian juga. Itu kan bukan kesalahan Pemerintah Kota, itu juga kesalahan Pemerintah Pusat. Dana transfer daerah kita yang dipotong 50 persen," ujar Neni.
Dengan sekitar 340 PPPK pendidikan di Bontang, pengalihan pembiayaan ke pusat berpotensi menggeser pos belanja pegawai di APBD. Namun, Pemkot Bontang belum memerinci angka penghematan yang bisa diraih.
Perubahan status 900 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga masih menunggu keputusan BKN. Jika disetujui, jumlah PPPK yang dibiayai daerah bisa bertambah dan memengaruhi struktur belanja pegawai.
Pemkot Bontang menyatakan akan menunggu keputusan resmi pemerintah pusat sebelum menyusun proyeksi anggaran lebih lanjut.