SAMARINDA — DPRD Samarinda memastikan program penerangan jalan akan menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan. Dorongan ini muncul menyusul adanya kebijakan efisiensi yang membuat pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan secara ketat.
Deni Hakim Anwar mengatakan, peningkatan layanan penerangan ini merupakan bentuk pengembalian kontribusi masyarakat melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penarikan pajak tanpa memberikan dampak langsung berupa fasilitas yang lebih baik bagi warga.
“Kami ingin kontribusi masyarakat melalui PPJ sejalan dengan peningkatan fasilitas penerangan yang mereka gunakan,” ujar Deni dalam keterangannya, baru-baru ini.
Dalam pembahasan awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD Samarinda telah mengidentifikasi sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perbaikan penerangan paling mendesak. Kawasan Sutomo, Pahlawan, dan S. Parman masuk dalam rujukan utama.
Pemilihan ketiga ruas tersebut didasari pada tingginya intensitas aktivitas masyarakat yang melintas, terutama pada malam hari. Penerangan yang memadai dinilai mampu mendukung mobilitas warga sekaligus meningkatkan rasa aman dari potensi gangguan keamanan.
Deni menegaskan bahwa DPRD, Pemkot Samarinda, dan TAPD masih akan melakukan evaluasi kebutuhan di lapangan. Pembahasan teknis pekerjaan juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tengah menghadapi kebijakan efisiensi.
Meski anggaran terbatas, ia menilai program ini tetap memiliki urgensi karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Penerangan jalan yang baik merupakan kebutuhan dasar yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial warga kota.
“Ketiga rute tersebut menjadi prioritas awal dan telah mendapat persetujuan TAPD. Selanjutnya, kami akan mengupayakan agar program itu masuk dalam kegiatan pembangunan 2027,” pungkasnya.