KALIMANTAN TIMUR — Wacana pembatasan pembelian Pertalite kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memperbaiki penyaluran energi bersubsidi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan sinyal tegas bahwa kebijakan ini akan menyasar pembeli dari kalangan mampu yang selama ini dinilai mengambil jatah subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat kecil.
Bahlil secara gamblang menyebut penggunaan Pertalite oleh kelompok berduit merupakan bentuk pengambilan hak masyarakat yang membutuhkan. Pesan ini disampaikannya sebagai pengingat bahwa subsidi energi memiliki sasaran yang jelas, bukan untuk semua lapisan masyarakat.
"Yang kaya jangan ambil hak rakyat," ujar Bahlil dalam pernyataannya yang dikutip pada Rabu (19/2).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius memberlakukan pembatasan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, sekaligus memastikan subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
Meski belum merinci teknis di lapangan, wacana pembatasan ini mengindikasikan pemerintah akan menyiapkan sistem pendataan dan verifikasi pembeli. Pengguna kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin besar atau mereka yang terdata mampu secara ekonomi diprediksi menjadi sasaran utama pembatasan.
Langkah ini bukan tanpa konsekuensi. Peralihan massal dari Pertalite ke Pertamax atau BBM non-subsidi lainnya akan berdampak pada biaya operasional kendaraan. Namun, pemerintah menilai efek domino ini perlu diambil demi keberlanjutan fiskal dan pemerataan energi.
Bagi pemilik kendaraan yang selama ini bergantung pada Pertalite, penting untuk mulai memantau pengumuman resmi dari pemerintah. Pendataan ulang dan aturan main baru kemungkinan akan diumumkan dalam waktu dekat, seiring dengan persiapan teknis di lapangan.