BONTANG — Musim kemarau kembali memukul warga Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur. Harga beras menembus Rp1 juta per karung, sementara bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp30 ribu per liter.
Surutnya debit Sungai Mahakam membuat speedboat pengangkut logistik kesulitan beroperasi. Padahal, sungai ini merupakan satu-satunya jalur distribusi kebutuhan pokok bagi warga di kawasan hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava menyampaikan kondisi ini melalui pernyataan terbuka di media sosial. Keduanya menilai persoalan ini bukan sekadar dampak musim kemarau, melainkan cermin belum optimalnya kehadiran negara di wilayah perbatasan.
"Long Apari itu bukan wilayah asing. Long Apari adalah akta kelahiran NKRI. Tapi kenapa setiap kemarau tiba, kami harus membayar kemerdekaan ini dengan kelaparan?" tulis mereka kepada Kaltim Post (grup Prokal.co), Jumat (7/8/2026).
Mereka juga mempertanyakan disparitas harga yang melonjak drastis saat jalur distribusi terganggu. "Jangan tanya kenapa harga beras Rp1 juta. Tanya, di mana negara saat kapal logistik tidak bisa masuk Mahakam. Jangan tanya kenapa LPG Rp750 ribu. Tanya, di mana subsidi yang katanya untuk rakyat," tegas keduanya.
Kornelius dan Benediktus menegaskan masyarakat Long Apari tidak meminta belas kasihan. Mereka menuntut hak sebagai warga negara yang selama ini turut menjaga kawasan perbatasan Indonesia dan kelestarian hutan.
"Program ada. Anggaran ada. Proyek ada. Tapi sampai di Long Apari tinggal namanya saja. Kemarau boleh datang setiap tahun, tetapi pengabaian tidak boleh diulang setiap tahun," ungkap mereka.
Keduanya mendesak pemerintah berhenti menjadikan kondisi geografis sebagai alasan lambatnya pembangunan dan distribusi logistik. "Cukup sudah narasi terpencil. Cukup sudah alasan akses sulit. Sulit karena tidak pernah mau dimudahkan. Terpencil karena sengaja ditinggalkan," demikian isi pernyataan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Kornelius dan Benediktus menegaskan masyarakat Long Apari tetap mencintai Indonesia dan tidak sedang menuntut pemisahan diri. Mereka hanya berharap pemerintah menghadirkan solusi nyata agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, termasuk ketika musim kemarau melanda.
"Kami bukan meminta pisah. Kami menuntut negara hadir," tutur mereka.
Persoalan logistik di Mahulu sejatinya berulang setiap tahun saat kemarau. Wilayah yang hanya bisa diakses melalui sungai ini menjadi ujian nyata bagi janji pemerataan pembangunan di daerah perbatasan, sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi maupun pusat untuk memastikan rantai pasok kebutuhan pokok tidak terputus.