SAMARINDA — Program Magang Nasional yang telah berjalan sejak 2025 mendapat sambutan positif dari warga Kalimantan Timur, meski sejumlah catatan kritis turut disuarakan. Dalam dialog interaktif bersama Pro3 RRI, Rabu (17/6/2026), dua warga dari Samarinda dan Kutai Barat memberikan masukan langsung untuk penguatan program yang digagas pemerintah pusat tersebut.
Soan, warga Samarinda, menilai program magang nasional perlu didukung dengan pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh. Menurutnya, kurikulum di perguruan tinggi dan sekolah vokasi harus menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
"Lulusan baru bisa terserap industri karena keterampilannya sesuai kebutuhan. Hal serupa juga perlu diterapkan pada pendidikan vokasi dan SMK," kata Soan dalam kesempatan tersebut.
Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang lulusan terserap pasar kerja. Tanpa perubahan kurikulum, program magang hanya akan menjadi seremoni tanpa dampak jangka panjang.
Soan juga meminta proses seleksi peserta Program Magang Nasional dilakukan secara transparan. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program dan memastikan tidak ada praktik nepotisme atau pungutan liar.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memfasilitasi magang di dalam negeri, tetapi juga membuka jalur penempatan ke luar negeri. "Peserta magang perlu memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri. Pemerintah dinilai perlu memfasilitasi jalur penempatan tersebut," ujarnya.
Di sisi lain, Soan mengingatkan potensi penyalahgunaan program oleh pihak tertentu. Ia khawatir peserta justru dijadikan tenaga kerja murah berkedok magang, tanpa mendapatkan hak dan pengalaman yang layak.
Sementara itu, Haryanto dari Kutai Barat mendukung keberlanjutan program magang nasional. Ia berharap program ini mampu membuka akses kerja bagi lulusan baru, terutama di daerah-daerah yang minim lapangan pekerjaan formal.
"Peserta yang belum direkrut perusahaan dapat membuka usaha sendiri. Pengalaman magang bisa menjadi modal mencari peluang ekonomi baru," ujar Haryanto.
Pandangan ini menekankan bahwa magang tidak hanya menjadi jembatan menuju dunia kerja, tetapi juga bekal kewirausahaan bagi mereka yang tidak langsung diterima di perusahaan.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,14 triliun untuk pelaksanaan Program Magang Nasional tahun 2026. Sebanyak 150 ribu kuota disediakan bagi lulusan sarjana dan diploma dari seluruh Indonesia.
Masukan dari warga Kalimantan Timur ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang skema magang yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Tanpa pengawasan ketat dan penyesuaian kurikulum, program senilai triliunan rupiah ini berpotensi tidak mencapai sasaran utamanya: menekan angka pengangguran terdidik.