BONTANG — Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bergerak cepat menindak peredaran rokok ilegal yang masih marak di wilayahnya. Produk tanpa cukai itu dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan negara karena tidak memberikan pemasukan dari sektor pajak dan cukai.
Agus Haris menyoroti lemahnya pengawasan di jalur distribusi, terutama di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang ke Bontang. Ia menilai sosialisasi terkait bahaya rokok ilegal sudah cukup sering dilakukan, namun tanpa pengawasan ketat dan penindakan, peredaran tetap sulit dibendung.
“Kalau sosialisasi saya kira sudah cukup sering dilakukan. Yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawasan di lapangan, terutama di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang,” ujarnya pada Senin (15/6/2026).
Menurut Agus Haris, peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada pendapatan negara. Produk yang beredar tanpa pita cukai tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap penerimaan pajak maupun cukai yang seharusnya masuk ke kas negara.
“Rokok ilegal ini tidak memberikan kontribusi kepada negara. Tidak ada pemasukan pajak dan cukainya. Karena itu pengawasannya harus diperketat,” katanya.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa pengawasan yang ketat harus dibarengi dengan tindakan nyata terhadap pelaku distribusi maupun penjual produk ilegal. Pemerintah Kota Bontang akan meminta Bea Cukai dan KPP untuk merespons persoalan ini dengan langkah konkret.
“Kerja sama dengan aparat penegak hukum harus diperkuat. Jangan hanya sosialisasi, tetapi juga perlu pengawasan dan penindakan yang tegas,” tegasnya.
Agus Haris berharap langkah cepat segera dilakukan agar peredaran rokok ilegal tidak semakin meluas dan terus merugikan negara. “Hari ini kami meminta Bea Cukai dan KPP untuk bergerak cepat serta melakukan penindakan secara tegas terhadap peredaran rokok ilegal di Bontang,” pungkasnya.