SANGATTA — Hingga sepekan lebih pascainsiden, belum ada kejelasan soal penyebab kecelakaan di area tambang raksasa PT Kaltim Prima Coal (KPC). Kabar terbaru justru mengejutkan: seluruh proses investigasi kini dikendalikan langsung dari Jakarta, tanpa melibatkan pengawas daerah.
Koordinator Inspektur Tambang Kalimantan Timur, Djulson Kapuangan, mengonfirmasi bahwa pihaknya sama sekali tidak diterjunkan ke lapangan. Ia menjelaskan, hal itu murni karena aturan birokrasi penempatan tugas yang membedakan pengawasan perusahaan tambang skala nasional dan daerah.
"Kalau KPC itu kan PKP2B. Jadi, yang mengawasi itu adalah Inspektur Tambang penempatan Jakarta. Kami di Kaltim tidak melakukan investigasi kalau yang di KPC," ujar Djulson saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).
PT Kaltim Prima Coal merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi kedua. Status ini membuat perusahaan berada di bawah pengawasan eksklusif Inspektur Tambang yang ditempatkan di Jakarta, yang bernaung di bawah Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM.
Menurut Djulson, tim penempatan Jakarta memiliki privilese khusus mengawasi korporasi besar seperti PKP2B, Kontrak Karya (KK), Penanaman Modal Asing (PMA), hingga Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Sebenarnya kami satu saja. Namun ada pembagian wilayah kerja. Untuk pusat, mereka yang menangani korporasi besar," katanya.
Akibat aturan ini, penugasan investigasi diterbitkan langsung oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM kepada tim Jakarta. Djulson menegaskan, "Instruksinya langsung dari atas. Jadi untuk yang di KPC, itu mutlak wewenang Inspektur Tambang yang di penempatan Jakarta."
Orang-orang daerah hanya bisa menonton dari jauh ketika wilayahnya tengah didera insiden fatal. Hingga saat ini, belum ada rilis resmi maupun laporan perkembangan yang dibagikan kepada publik Kaltim terkait apa yang sebenarnya terjadi di dalam lubang tambang KPC akhir Mei lalu.
Sikap diam dan birokratis ini mulai memicu kecemasan di tingkat tapak. Masyarakat Kalimantan Timur yang merasakan langsung dampak operasional tambang tersebut masih menanti transparansi dari pemerintah pusat. Belum ada informasi apakah investigasi akan melibatkan pihak independen atau hanya internal dari tim Inspektur Tambang Jakarta.