SAMARINDA — Walhi Kalimantan Timur mendorong publik untuk mengubah cara pandang terhadap banjir yang kerap melanda Samarinda. Organisasi lingkungan ini menilai banjir bukan sekadar fenomena alam akibat curah hujan tinggi, melainkan buah dari keputusan politik dan model pembangunan yang eksploitatif.
Menurut Yudi Saputra, pelabelan banjir sebagai bencana alam selama ini justru menutupi akar persoalan yang lebih besar. Ia menekankan bahwa di balik setiap genangan air, terdapat rangkaian kebijakan dan izin usaha yang mengubah bentang alam Kalimantan Timur secara drastis.
“Sering kali kejahatan lingkungan tertutupi ketika banjir selalu disebut bencana alam. Itu yang coba kami dekonstruksi. Ketika kita menyebutnya bencana ekologis, maka dimensinya menjadi lebih luas,” kata Yudi dalam diskusi yang digelar bersama JATAM Kaltim, AMAN Kaltim, dan YLBHI-LBH Samarinda.
Yudi menjelaskan, banjir yang terjadi saat ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum air meluap ke permukiman warga, berbagai keputusan terkait tata ruang dan pemanfaatan lahan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyoroti pemberian izin usaha eksploitasi alam yang terus berjalan di berbagai wilayah Kaltim.
“Banjir yang datang hari ini sebenarnya didahului oleh keputusan-keputusan politik mengenai tata ruang di Kalimantan Timur. Di saat yang sama, sengketa antara perusahaan dan masyarakat terus terjadi, dan masyarakat yang sering kali dirugikan,” ujarnya.
Walhi menilai pembahasan mengenai banjir seharusnya tidak berhenti pada persoalan teknis seperti saluran air atau curah hujan. Persoalan ini harus dilihat sebagai dampak dari perubahan bentang alam yang dipicu aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Melalui kegiatan refleksi Hari Lingkungan Hidup yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum, Walhi Kaltim berupaya membangun kesadaran kritis. Tujuannya agar publik mampu melihat hubungan langsung antara kebijakan pembangunan dan kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana.