JAKARTA — Kejaksaan Agung menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pada Rabu (3/6). Pengamanan dari aparat dikerahkan secara ketat. Langkah ini berlangsung sehari setelah Presiden mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kejagung maupun pihak BGN terkait objek dan hasil penggeledahan.
Langkah Kejagung menyedot perhatian publik karena terjadi hanya sehari setelah pencopotan Dadan Hindayana. Keputusan itu diumumkan pada Selasa (2/6) tanpa penjelasan rinci mengenai alasan di baliknya. Dadan sendiri baru menjabat sebagai Kepala BGN sejak November 2024.
Kantor BGN yang menjadi sasaran berada di kawasan Jakarta Pusat. Aparat berseragam dan berpakaian preman berjaga di sejumlah titik pintu masuk dan keluar gedung. Sejumlah kendaraan dinas Kejagung terparkir di halaman kantor sejak pagi hari.
Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas Kejagung membawa beberapa kardus dan map dokumen keluar dari gedung. Proses penggeledahan berlangsung beberapa jam dan selesai menjelang sore. Petugas tidak memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di luar.
Belum diketahui secara pasti ruangan mana saja yang digeledah. Namun, sejumlah sumber menyebut ruang kerja pimpinan dan bagian administrasi keuangan menjadi prioritas. Dokumen terkait program dan anggaran BGN diduga menjadi sasaran utama.
Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perkara yang mendasari penggeledahan. Publik berspekulasi langkah ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di BGN. Namun, spekulasi itu belum bisa dikonfirmasi secara independen.
BGN merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengoordinasikan program gizi nasional, termasuk makan siang gratis di sekolah. Anggaran lembaga ini cukup besar dan menjadi sorotan sejak awal pembentukannya. Penggeledahan oleh Kejagung menambah daftar panjang persoalan yang membayangi kinerja BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana.
Setelah penggeledahan, penyidik biasanya memeriksa dan menyita dokumen atau barang bukti yang relevan. Langkah selanjutnya adalah pemanggilan saksi-saksi, termasuk kemungkinan memeriksa Dadan Hindayana dan pejabat BGN lainnya. Masyarakat menunggu kejelasan dari Kejagung dalam beberapa hari ke depan.
Pihak Istana Kepresidenan belum memberikan komentar terkait penggeledahan ini. Namun, langkah Kejagung yang bergerak cepat setelah pencopotan Dadan Hindayana menunjukkan adanya koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah. Publik berharap proses hukum ini berjalan transparan dan akuntabel.