SAMARINDA — Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti perlunya pemerintah daerah menggeser fokus penanganan ketenagakerjaan. Alih-alih hanya merespons dampak PHK yang sudah terjadi, dewan mendorong eksekutif untuk lebih agresif dalam menciptakan peluang kerja baru.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Samarinda, penanganan PHK selama ini cenderung reaktif. Pemerintah dinilai lebih sibuk mengurus pesangon, pelatihan ulang, atau bantuan sosial bagi korban PHK, namun kurang menyentuh akar masalah: minimnya ketersediaan lapangan kerja.
"Perhatian utama tidak boleh hanya tertuju pada pekerja yang terdampak PHK. Pemerintah harus bisa membuka lapangan kerja baru," demikian pernyataan yang diterima dari Komisi IV DPRD Samarinda.
Desakan ini muncul di saat sektor-sektor utama di Samarinda, seperti perdagangan dan jasa, mulai menunjukkan perlambatan. Beberapa perusahaan skala menengah dilaporkan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan karyawan. Kondisi ini diperparah dengan belum pulihnya daya beli masyarakat pasca-pandemi.
Jika tidak ada intervensi yang tepat, dewan khawatir angka pengangguran terbuka di Samarinda akan terus merangkak naik. Data terbaru dari Dinas Tenaga Kerja setempat menunjukkan tren peningkatan pencari kerja yang tidak diimbangi jumlah lowongan.
Komisi IV meminta Pemkot Samarinda untuk memetakan sektor-sektor potensial yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Industri kreatif, ekonomi digital, dan sektor pertanian perkotaan disebut sebagai beberapa bidang yang perlu mendapat prioritas.
Selain itu, dewan juga mendorong kemudahan perizinan bagi investor dan pelaku UMKM agar usaha baru bisa tumbuh lebih cepat. "Jangan sampai birokrasi justru menjadi penghalang bagi terciptanya lapangan kerja," ujar anggota dewan tersebut.
Komisi IV berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Samarinda dalam waktu dekat. Rapat itu akan membahas secara detail peta jalan penciptaan lapangan kerja selama sisa tahun anggaran berjalan.
Dewan mengingatkan bahwa masalah pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan sosial. Dibutuhkan kebijakan yang langsung menyentuh sisi produksi dan kesempatan kerja agar warga Samarinda memiliki penghasilan tetap dan mandiri.