KALIMANTAN TIMUR — Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Muh Jusrianto, mencatat intensitas perjalanan dinas Prabowo ke Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin dalam 19 bulan pertama masa jabatannya merupakan yang tertinggi dalam sejarah diplomasi Indonesia. Malaysia menjadi negara paling sering dikunjungi, yakni lima kali, disusul Uni Emirat Arab dan Perancis masing-masing empat kali.
“Manuver diplomatik ini tergolong unik karena intensitas kunjungan berulang ke mitra-mitra yang dianggap strategis,” tulis Jusrianto dalam analisisnya.
Pemerintah mengklaim diplomasi ofensif ini telah membuahkan hasil konkret. Selain komitmen investasi US$90 miliar, Indonesia berhasil menekan tarif dagang Amerika Serikat, memajukan perundingan IEU-CEPA, serta memperkuat ketahanan energi dan kemitraan pertahanan strategis.
“Kerja sama pertahanan, hilirisasi, dan energi bukan lagi berhenti pada level menteri, tapi naik ke meja pemimpin,” kata Jusrianto.
Langkah ini disebut sebagai pengejawantahan konsep heavy strategic hedging yang membuat politik luar negeri bebas aktif Indonesia semakin ekspansif.
Di sisi lain, mobilitas tinggi presiden memicu gelombang kritik di dalam negeri. Publik mempertanyakan konsistensi pemerintah yang gencar mencanangkan efisiensi anggaran namun menggelar puluhan kunjungan kenegaraan dalam waktu singkat.
Jusrianto mengkhawatirkan dinamika ini mereduksi substansi di balik setiap kesepakatan bilateral. “Aktivitas diplomatik yang intens rupanya memicu gelombang kritik domestik, di tengah narasi efisiensi anggaran yang selalu digaungkan pemerintah,” tulisnya.
Secara struktural, Jusrianto menilai gaya diplomasi yang bertumpu pada figur presiden — atau leadership-driven diplomacy — menyimpan kelemahan fundamental. Ia menganalogikan intensitas diplomasi Prabowo sebagai “otot” yang kokoh namun rentan jika hanya mengandalkan energi satu orang.
“Menguatnya leadership-driven diplomacy, dalam jangka panjang rentan menciptakan personifikasi politik luar negeri yang substansinya lemah secara institusional sehingga kebijakan menjadi tidak sustainable,” ujar Jusrianto.
Ia mendorong rekonstruksi diplomasi dengan penguatan kelembagaan melalui institusi profesional dan mekanisme follow-up yang ketat. “Agar peluang emas di balik gaya diplomasi masif Prabowo tidak berkulminasi ke dalam kesia-siaan,” katanya.
Jusrianto menekankan bahwa model diplomasi Indonesia ke depan harus berpijak pada institution-driven, bukan person-driven. Ia menilai capaian investasi dan kerja sama strategis yang diraih saat ini belum diimbangi dengan sistem yang menjamin keberlanjutan kebijakan jika terjadi pergantian kepemimpinan.
Pemerintah sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut. Hingga awal 2026, total komitmen investasi dari lawatan Prabowo disebut telah mencapai US$90 miliar, menjadikannya salah satu periode paling produktif dalam sejarah diplomasi ekonomi Indonesia.