PASER — Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani Kabupaten Paser terus merosot sejak bulan lalu. Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) setempat mengkonfirmasi penurunan ini terjadi seiring dengan berkembangnya wacana kebijakan ekspor satu pintu dari pemerintah pusat.
Kepala Disbunak Paser, Djoko Bawono, mengatakan tren penurunan harga TBS mulai terlihat sejak Mei 2024. "Penurunan harga ini terjadi sejak Mei, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda kenaikan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).
Kondisi ini membuat petani swadaya di daerah penghasil sawit seperti Kecamatan Long Ikis, Batu Engau, dan Muara Komam resah. Harga jual di tingkat pabrik disebut sudah tidak sebanding dengan biaya produksi dan transportasi.
Djoko menjelaskan, faktor utama yang menekan harga adalah isu perubahan regulasi ekspor. Wacana kebijakan ekspor satu pintu dinilai membuat pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah menahan pembelian TBS. "Pabrik-pabrik cenderung wait and see. Mereka khawatir harga jual CPO di pasar internasional berubah drastis jika kebijakan itu benar-benar diterapkan," jelas Djoko.
Akibatnya, permintaan terhadap TBS petani menurun drastis. Beberapa pabrik bahkan disebut mulai melakukan efisiensi dengan mengurangi kuota pembelian dari petani mitra maupun petani swadaya.
Meski tidak merinci angka pasti secara keseluruhan, Djoko mengakui harga TBS di Paser saat ini berada di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah provinsi. Padahal, beberapa bulan sebelumnya harga sempat bertahan di level yang cukup menguntungkan petani.
Penurunan ini menjadi pukulan telak bagi petani sawit di Paser yang menggantungkan hidup dari satu komoditas utama tersebut. Banyak dari mereka yang terpaksa menunda panen atau menjual dengan harga miring ke pengepul.
Disbunak Paser mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Asosiasi Petani Sawit. Djoko berharap pemerintah pusat segera memberikan kejelasan soal regulasi ekspor satu pintu agar pasar tidak terus tertekan. "Kami minta ada kepastian. Jangan sampai petani di daerah terus menjadi korban ketidakjelasan kebijakan," tegasnya.
Pihaknya juga mendorong petani untuk memperkuat kelembagaan dan menjalin kemitraan langsung dengan pabrik agar rantai distribusi lebih pendek. Namun, solusi jangka pendek yang paling dinanti adalah stabilisasi harga di tingkat provinsi.