JAKARTA — Pemerintah menargetkan sedikitnya 60 ribu Koperasi Merah Putih beroperasi di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini. Angka itu naik signifikan dari capaian saat ini yang baru mencapai 1.061 unit.
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, target jangka pendek pada Agustus 2026 adalah mengoperasikan minimal 20 ribu koperasi. “Di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Koperasi Merah Putih menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang digadang-gadang memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan. Program ini menyasar langsung warga di tingkat akar rumput.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa arah pembangunan nasional berlandaskan mazhab ekonomi Pancasila. “Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegasnya.
Ia juga mengkritik model pembangunan yang hanya berorientasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Negara, menurut Presiden, harus hadir memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi yang kuat sebagai syarat kemajuan suatu negara. “Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik,” ucapnya.
Ia mencontohkan kenaikan penghasilan hakim yang hampir mencapai 300 persen sebagai bukti penguatan institusi negara. Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen memberantas korupsi dan membersihkan praktik penyimpangan di seluruh kementerian dan lembaga.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mengumumkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan. Proyek ini dipadukan dengan program konversi motor dan mobil berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik.
“Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” ujar Presiden. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak global.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan dukungan pemerintah terhadap dunia usaha. “Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja,” tuturnya.
Menurut Presiden, tidak ada negara maju yang lahir dari pemerintah yang lemah atau birokrasi yang tidak profesional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola birokrasi nasional menjadi agenda yang tak bisa ditawar.