YOGYAKARTA — Program pemberdayaan desa bernama SIGAP yang lahir dari dua kampung pinggir hutan di Berau pada 2010, kini telah menjamur menjadi gerakan pembangunan hijau di empat kabupaten di Kalimantan. Dalam ekspos program di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026), para pemangku kepentingan sepakat bahwa pendekatan ini menjadi bukti desa bisa menjadi motor pelestarian alam sekaligus peningkatan kesejahteraan.
Dari 2 Kampung ke 100 Kampung: Jejak SIGAP di Berau
Awalnya, SIGAP hanya uji coba di dua kampung di wilayah pinggir hutan Kabupaten Berau. Pada 2018, program ini diperluas lewat inisiatif SIGAP Sejahtera hingga menjangkau seluruh kampung di kabupaten tersebut. Kini, dari total 100 kampung dampingan di Berau, pendekatan ini juga diadopsi di Kutai Timur (16 desa), Bulungan (18 desa dengan target 74 desa), dan Mahakam Ulu (8 kampung dengan target 23 kampung).
Pendekatan ini dikembangkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama pemerintah daerah dan mitra seperti Yayasan IRE Flamma Yogyakarta, Yayasan Sanggar Inovasi Desa, Yayasan NASTARI Bogor, Yayasan PIONIR Bulungan, Yayasan BIKAL Bontang, dan Gerbangmas Mahakam Ulu.
Perhutanan Sosial Jadi Instrumen Kesejahteraan
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, menilai praktik di Kaltim dan Kaltara menunjukkan arah ideal perhutanan sosial. “Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam acara bertajuk “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung”.
SIGAP menitikberatkan pada tiga pilar: penguatan tata kelola desa, kepastian hak dan akses kelola sumber daya alam lewat skema Perhutanan Sosial, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat perencanaan pembangunan kampung dan mendorong integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan desa.
Akademi Kampung SIGAP: Ruang Belajar Kepemimpinan Desa
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas yang diwakili Asisten I Setkab Berau, Hendratno, menyebut kehadiran Akademi Kampung SIGAP (AKS) menjadi contoh konkret pembelajaran sosial yang partisipatif. “AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antar kampung agar membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan,” jelasnya.
Replikasi Nasional: Dari Kaltim ke Riau, Bangka, dan Papua Barat Daya
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, menekankan pentingnya sinergi program pemberdayaan. “Kita berharap program-program pemberdayaan masyarakat bersinergi dengan satu tujuan, yakni memastikan kesejahteraan masyarakat yang menjaga kelestarian alam,” katanya.
Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Jayadi, menilai praktik pembangunan hijau dari desa-desa Kalimantan penting untuk kebijakan nasional. “Apa yang kita lihat di Kaltim dan Kaltara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana. Ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberi ruang, desa mampu menjadi motor pembangunan hijau,” ujarnya.
SIGAP kini telah direplikasi di Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya. Di Kutai Timur, pendekatan ini berkembang dari pendampingan desa menjadi skala lanskap melalui kerangka Integrated Area Development. Sementara di Bulungan, internalisasi pembangunan hijau didorong hingga ke dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan RPJM Desa Hijau.
